Awan qJJ Hari jum'at taggal 25 juni 2010
Jumat, 25 Juni 2010
Selasa, 08 Juni 2010
Contoh Sampul proposal
PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH KELURAHAN DAN PARTISIPASI MASYRAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN KELURAHAN BUOL
LOGO STISIP
PROPOSAL PENELITIAN
NURIMAN
SMBK : 200702104
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
( STISIP )
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
YPP MUJAHIDIN BUOL
LOGO STISIP
PROPOSAL PENELITIAN
NURIMAN
SMBK : 200702104
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
( STISIP )
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
YPP MUJAHIDIN BUOL
Sabtu, 05 Juni 2010
Contoh proposal 2
5. RANCANGAN (DESIGN) PENELITIAN
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai rancangan sistem informasi E-Government.
Perancangan yang dibuat meliputi rancangan arsitektur sistem, format data masukan atau
Page 13
form-form kependudukan, relasi antar entitas, diagram alur proses dan data sistem, serta
rancangan antar muka pemakai.
Rancangan arsitektur sistem
Departemen Sosial (Depsos) dan BKKBN diharapkan dapat mengakses system ini terutama
basis datanya untuk melakukan proses pengubahan data. Sedangkan masyarakat dapat
melihat informasi kependudukan dan mendapatkan layanan kependudukan melalui internet.
Masyarakat sebagai pengguna system dapat mengakses system darimana saja yang memiliki
akses internet, baik dari rumah, kantor, ataupun warnet. Instansi lain, seperti kantor imigrasi,
kepolisian, kelurahan, dan lembaga pemerintah lainnya dapat berfungsi sebagai pengguna
system sekaligus bertanggung jawab terhadap layanan kependudukan yang melibatkan
instansinya. Mereka dapat melihat informasi dari system dan dapat mengakses basis data dari
system. Rancangan arsitektur system dapat dilihat pada gambar 2.
Page 14
Gambar 2 Aplikasi Dinamis E-Government
Rancangan format data masukan atau form-form kependudukan
Format data masukan atau form-form kependudukan yang disediakan sistem direncanakan
mengikuti bentuk form kependudukan yang terdapat pada tiap instansi. Misalnya form
permohonan KTP pada kelurahan, form permohonan Akte pada kelurahan, form permohonan
SIM pada Kepolisian, form permohonan passport pada kantor imigrasi, dan sebagainya.
Rancangan Entity Relationship
Pembuatan rancangan hubungan antar entitas (entity relationship) bertujuan untuk
mengetahui keterkaitan entitas data yang kita gunakan dalam basis data nantinya.
Rancangan alur proses
Internet
Database
Kependudukan
masyarakat masyarakat
Depsos
Server
basis data
masy
Server
dan apl
Page 15
Pembuatan rancangan alur proses (process modeling) bertujuan untuk mengetahui alur proses
bisnis dalam sistem E-Government yang kita kembangkan.
Rancangan Antar muka
Antar muka dirancang untuk memudahkan pemakai dalam mempergunakan sistem yang akan
dikembangkan sehingga sistem lebih user friendly. Rancangan antarmuka di sini meliputi:
➢ Antarmuka untuk administrator
➢ Antarmuka untuk pengguna umum (masyarakat)
➢ Antarmuka untuk bagian administrasi
Rancangan Uji Coba
Proses ujicoba sistem E-Government ini bisa dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama bisa
dilakukan dengan sebuah simulasi dalam skala kecil untuk melihat sejauh mana efektifitas
dan efisiensi dari sistem yang dikembangkan. Beberapa parameter harus dimasukkan ke
dalam sistem untuk menggambarkan real world dari sistem.
Tahap kedua merupakan uji coba dalam skala besar yang dilakukan pada lingkungan yang
sebenarnya, misalnya saja dalam sistem E-Government di ujicobakan untuk propinsi tertentu.
Sebelum tahap kedua dilakukan, terlebih dahulu akan dibuatkan paket installer dari sistem
sehingga sekaligus akan diujicobakan paket sistem apakah berjalan dengan baik atau tidak.
Selanjutnya jika tahap kedua ini selesai, diharapkan produk yang dihasilkan dapat digunakan
lebih jauh oleh instansi lainnya, baik instansi pemerintah atau swasta.
Analisis Hasil Uji Coba
Setelah percobaan selesai dilakukan, akan dilakukan analisa terhadap hasil ujicoba terhadap
sistem yang dikembangkan. Proses analisa ini meliputi beberapa hal, yang disesuaikan
dengan karakteristik dari sistem informasi. Beberapa hal yang bisa dianalisa antara lain:
▪ Kinerja
▪ Scalability
▪ Reliability
▪ Usability
Page 16
Kinerja
Kinerja yang dinilai adalah response time yang diterima oleh pemakai. Response time di sini
dihitung mulai dari saat pemakai memasukkan kueri sampai pada saat pemakai menerima
dokumen yang diinginkan dari sistem. Berhubung pengguna system dapat semakin
bertambah, kinerja system perlu diperhatikan untuk menjamin kualitas layanan system E-
Government.
Security
Security di sini menunjukkan kemampuan sistem untuk menghadapi serangan-serangan yang
tidak dikehendaki, terutama tindakan cracking.
Reliability
Untuk mengetahui reliability dari sistem ini, harus disimulasikan juga proses failure terhadap
beberapa komputer pemakai. Dalam keadaaan seperti tersebut, akan dianalisa apakah sistem
akan mengalami failure juga secara keseluruhan, sebagian saja atau malah tidak ada
pengaruhnya terhadap sistem.
Usability
Untuk mengetahui tingkat usability dari sistem ini, harus dievaluasi tingkat kemudahan
pemakai dalam mengoperasikan sistem. Untuk mencapai hal tersebut, bisa diberikan
kuesioner untuk mengetahui respon dari pemakai mengenai kemudahan penggunaan terhadap
sistem.
6. BIBLIOGRAFI
[AND00] Andri, Yofi, "Analisis berbagai Sistem Pengindeksan dan Teknik Temu-
Kembali Informasi", Tesis Magister, Fakultas Pasca Sarjana Universitas
Indonesia, 2000.
[ANO01] Anonymous, “Connecting Government: Using IT in the Singapore Civil
Service”, 2001
[AIC01] Aichholzer, Georg, “Electronic Government Services for the Business
Sector in Austria”, Proceeding 12th International Workshop on Database
and Expert System Applications, 3-7 September, 2001, Munich,
Germany.
[BAP01] Bappenas-Fasilkom UI, “National IT Framework”, 2001
[BOD97] Bodhitama, Ananta D. "Implementasi Local Search Engine pada Sistem
Temu-Kembali Informasi". Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Indonesia, 1997.
[DAR01] Darmawi, Martin, dkk, “E-Government: Sistem Informasi
Page 17
Kependudukan Daerah Khusus Ibukota Jakarta”, Laporan Student
Project, Fasilkom UI Depok, 2001.
[FIS01] Fischman, Lothar, “e-Vienna Living Situation Based eGovernment and
eDemocracy”, Proceeding 12th International Workshop on Database and
Expert System Applications, 3-7 September, 2001, Munich, Germany.
[FOR02] Forman, Mark, “E-Government Strategy : Simplified Delivery of
Services to Citizens” , Executive Office of The President Office of
Management and Budget, Washington, D.C. 20503, 2002.
[HAS01] Hasibuan, Zainal, A , “Electronic Government For Good Governance”,
Fakultas Ilmu Komputer UI, 2001.
[JAC01] Jackson, Paul and Noah Curthoys, “E-Government: Development in the
US and UK”, Proceeding 12th International Workshop on Database and
Expert System Applications, 3-7 September, 2001, Munich, Germany.
[KPU02] Komisi Pemilihan Umum, “Grand Design Sistem Informasi KPU”, 2002
[MOO00] Moores, Simon, “E-Government in the United Kingdom”, The
Information Society in Europe: Policies & Best Practises, 2000.
[TAM01] Tambouris, E, etal “Investigation of Electronic Government”,
Archetypon S.A. 236 Sygrou 176-72 Kallithea, Athens, Greece, 2001.
[VIL01] Virili, Francesco, “The Italian e-Government Action Plan: Gaining
Efficinecy to Rethinking Government”, Proceeding 12th International
Workshop on Database and Expert System Applications, 3-7 September,
2001, Munich, Germany.
[WAT01] Watson, Anthony and Vincent Cordonnier, “Information Tehcnology
Improves Most of the Democratic Voting Processes”, Proceeding 12th
International Workshop on Database and Expert System Applications, 3-
7 September, 2001, Munich, Germany.
[WIM01] Wimmer, Maria and Johanna Krenner, “An Integrated Online One-Stop
Government Platform: The eGOV Project”, Proceedings of 9th
Interdisciplinary Information Management Talks, Linz, 2001.
[WIN01] Windy Aryanto, dkk, “Pengembangan prototipe standardisasi aplikasi e-
government untuk instansi pemerintah” Student Project, Fasilkom UI,, 2003.
[ZUL02] Zulhemy, dkk, “Sistem Informasi Penduduk dan Pemilih”, On-going
Technical Report, 2002.
Page 18
LAMPIRAN
Page 19
PERSONALIA RISET
1. Tenaga Peneliti (maksimum 3 orang termasuk Peneliti Utama)
a) Tenaga Peneliti a) Gelar Kesarjanaan
No. b) Bidang Keahlian dan Tugas dalam Penelitian b) Pendidikan Akhir (S1/S2/S3)
1 a) Peneliti Utama
b) Sistem Temu-Kembali Informasi
a) Philosophy of Doctorate
b) S3
Bertanggung jawab terhadap keseluruhan penelitian
2 a) Peneliti Anggota
b) Sosiologi
a) Philosophy of Doctorate
b) S3
Bertanggung jawab terhadap eksplorasi landasan
penelitian, manajemen data dan informasi
kependudukan di Indonesia yang akan digunakan
dalam penelitian ini.
3 a) Peneliti Anggota
b) Basis Data/Sistem Informasi
a) Magister Ilmu Komputer
b) S2
Bertanggung jawab terhadap analisis business
proses dan analisis sistem
Page 20
RINCIAN ANGGARAN
Pilih salah satu (beri tanda √):
( ) Riset di Lapangan
( √ ) Riset di Laboratorium
Rincian biaya RUT XII (lihat Lampiran A, B dan C).
Anggaran Biaya dan Pentahapan:
Uraian Tahun I Tahun II Tahu
Gaji dan Upah 45.580.000 45.580.000 45.
Bahan 57.900.000 57.900.000 57.
Perjalanan 17.400.000 17.400.000 17.
Lain-lain Pengeluaran 4.100.000 4.100.000 4
Ju Jumlah Biaya 124.980.000 124.980.000 124.9
Rincian Anggaran Tahun I :
1. Gaji dan Upah :
No. Pelaksana
Jumlah
Pelaksana
Jumlah
Jam/Minggu Honor/Jam
1 Peneliti Utama 1 20 14.000
2 Peneliti Anggota 2 15 14.000
2 Pembantu
Peneliti/Teknisi
3 15 8.00
Jumlah Biaya
2. Bahan :
No. Nama Bahan Volume Biaya Sat
1 Komputer Server 2 set 25.0
2 PC 2 set 4.
3 Zip Drive 1 buah 1.0
4 Printer 1 buah 1.0
5 Kertas Printer 10 rim
6 Map Folder 20 buah
7 USB FlashDrive 512 MB 3
8 CD Blank 10
Jumlah Biaya
3. Perjalanan :
No. Kota/Tempat Tujuan Volume Biaya Sat
1 Perjalanan Ke Depsos & BKKBN (ke
daerah)
2 Konferensi 2 8.000.0
Jumlah Biaya
Page 21
4. Lain-lain Pengeluaran (Administrasi, Publikasi dan Operasional) :
No. Uraian Kegiatan Volume Biaya Sat
1 Fotokopi 5000 lb 100
2 Penggunaan Internet 400 jam 500
3 Data Entry 1 orang 1.000.0
4 Pembuatan Proposal 20 exp 30.00
Jumlah Biaya
5. Jumlah Anggaran Tahun I:
Jumlah (Rp) 124.980.000
Terbilang Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu
Rupiah
Keterangan :
1. Dibuat untuk setiap tahun anggaran (tahun II dan III tidak perlu dirinci).
2. Gunakan lembar tambahan bila diperlukan.
Page 22
KEGIATAN
Bulan No. Kegiatan/ Penanggungjawab
2 3 4 5 6
1 Identifikasi Masalah/PU
2 Studi Literatur/PU
3 Pengumpulan Data/PA
4 Perancangan Modul/PU
5 Implementasi Modul/PA
6 Uji Coba Per Modul/PA
7 Integrasi Modul dan Uji Coba
Skala Kecil/PA
8 Integrasi dan Uji Coba terhadap
Real User/PU
9 Package Sistem/PA
10 Uji Coba & Finalisasi Package
Sistem/PA
Catatan :
PU = Peneliti Utama
PA = Peneliti Anggota
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai rancangan sistem informasi E-Government.
Perancangan yang dibuat meliputi rancangan arsitektur sistem, format data masukan atau
Page 13
form-form kependudukan, relasi antar entitas, diagram alur proses dan data sistem, serta
rancangan antar muka pemakai.
Rancangan arsitektur sistem
Departemen Sosial (Depsos) dan BKKBN diharapkan dapat mengakses system ini terutama
basis datanya untuk melakukan proses pengubahan data. Sedangkan masyarakat dapat
melihat informasi kependudukan dan mendapatkan layanan kependudukan melalui internet.
Masyarakat sebagai pengguna system dapat mengakses system darimana saja yang memiliki
akses internet, baik dari rumah, kantor, ataupun warnet. Instansi lain, seperti kantor imigrasi,
kepolisian, kelurahan, dan lembaga pemerintah lainnya dapat berfungsi sebagai pengguna
system sekaligus bertanggung jawab terhadap layanan kependudukan yang melibatkan
instansinya. Mereka dapat melihat informasi dari system dan dapat mengakses basis data dari
system. Rancangan arsitektur system dapat dilihat pada gambar 2.
Page 14
Gambar 2 Aplikasi Dinamis E-Government
Rancangan format data masukan atau form-form kependudukan
Format data masukan atau form-form kependudukan yang disediakan sistem direncanakan
mengikuti bentuk form kependudukan yang terdapat pada tiap instansi. Misalnya form
permohonan KTP pada kelurahan, form permohonan Akte pada kelurahan, form permohonan
SIM pada Kepolisian, form permohonan passport pada kantor imigrasi, dan sebagainya.
Rancangan Entity Relationship
Pembuatan rancangan hubungan antar entitas (entity relationship) bertujuan untuk
mengetahui keterkaitan entitas data yang kita gunakan dalam basis data nantinya.
Rancangan alur proses
Internet
Database
Kependudukan
masyarakat masyarakat
Depsos
Server
basis data
masy
Server
dan apl
Page 15
Pembuatan rancangan alur proses (process modeling) bertujuan untuk mengetahui alur proses
bisnis dalam sistem E-Government yang kita kembangkan.
Rancangan Antar muka
Antar muka dirancang untuk memudahkan pemakai dalam mempergunakan sistem yang akan
dikembangkan sehingga sistem lebih user friendly. Rancangan antarmuka di sini meliputi:
➢ Antarmuka untuk administrator
➢ Antarmuka untuk pengguna umum (masyarakat)
➢ Antarmuka untuk bagian administrasi
Rancangan Uji Coba
Proses ujicoba sistem E-Government ini bisa dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama bisa
dilakukan dengan sebuah simulasi dalam skala kecil untuk melihat sejauh mana efektifitas
dan efisiensi dari sistem yang dikembangkan. Beberapa parameter harus dimasukkan ke
dalam sistem untuk menggambarkan real world dari sistem.
Tahap kedua merupakan uji coba dalam skala besar yang dilakukan pada lingkungan yang
sebenarnya, misalnya saja dalam sistem E-Government di ujicobakan untuk propinsi tertentu.
Sebelum tahap kedua dilakukan, terlebih dahulu akan dibuatkan paket installer dari sistem
sehingga sekaligus akan diujicobakan paket sistem apakah berjalan dengan baik atau tidak.
Selanjutnya jika tahap kedua ini selesai, diharapkan produk yang dihasilkan dapat digunakan
lebih jauh oleh instansi lainnya, baik instansi pemerintah atau swasta.
Analisis Hasil Uji Coba
Setelah percobaan selesai dilakukan, akan dilakukan analisa terhadap hasil ujicoba terhadap
sistem yang dikembangkan. Proses analisa ini meliputi beberapa hal, yang disesuaikan
dengan karakteristik dari sistem informasi. Beberapa hal yang bisa dianalisa antara lain:
▪ Kinerja
▪ Scalability
▪ Reliability
▪ Usability
Page 16
Kinerja
Kinerja yang dinilai adalah response time yang diterima oleh pemakai. Response time di sini
dihitung mulai dari saat pemakai memasukkan kueri sampai pada saat pemakai menerima
dokumen yang diinginkan dari sistem. Berhubung pengguna system dapat semakin
bertambah, kinerja system perlu diperhatikan untuk menjamin kualitas layanan system E-
Government.
Security
Security di sini menunjukkan kemampuan sistem untuk menghadapi serangan-serangan yang
tidak dikehendaki, terutama tindakan cracking.
Reliability
Untuk mengetahui reliability dari sistem ini, harus disimulasikan juga proses failure terhadap
beberapa komputer pemakai. Dalam keadaaan seperti tersebut, akan dianalisa apakah sistem
akan mengalami failure juga secara keseluruhan, sebagian saja atau malah tidak ada
pengaruhnya terhadap sistem.
Usability
Untuk mengetahui tingkat usability dari sistem ini, harus dievaluasi tingkat kemudahan
pemakai dalam mengoperasikan sistem. Untuk mencapai hal tersebut, bisa diberikan
kuesioner untuk mengetahui respon dari pemakai mengenai kemudahan penggunaan terhadap
sistem.
6. BIBLIOGRAFI
[AND00] Andri, Yofi, "Analisis berbagai Sistem Pengindeksan dan Teknik Temu-
Kembali Informasi", Tesis Magister, Fakultas Pasca Sarjana Universitas
Indonesia, 2000.
[ANO01] Anonymous, “Connecting Government: Using IT in the Singapore Civil
Service”, 2001
[AIC01] Aichholzer, Georg, “Electronic Government Services for the Business
Sector in Austria”, Proceeding 12th International Workshop on Database
and Expert System Applications, 3-7 September, 2001, Munich,
Germany.
[BAP01] Bappenas-Fasilkom UI, “National IT Framework”, 2001
[BOD97] Bodhitama, Ananta D. "Implementasi Local Search Engine pada Sistem
Temu-Kembali Informasi". Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Indonesia, 1997.
[DAR01] Darmawi, Martin, dkk, “E-Government: Sistem Informasi
Page 17
Kependudukan Daerah Khusus Ibukota Jakarta”, Laporan Student
Project, Fasilkom UI Depok, 2001.
[FIS01] Fischman, Lothar, “e-Vienna Living Situation Based eGovernment and
eDemocracy”, Proceeding 12th International Workshop on Database and
Expert System Applications, 3-7 September, 2001, Munich, Germany.
[FOR02] Forman, Mark, “E-Government Strategy : Simplified Delivery of
Services to Citizens” , Executive Office of The President Office of
Management and Budget, Washington, D.C. 20503, 2002.
[HAS01] Hasibuan, Zainal, A , “Electronic Government For Good Governance”,
Fakultas Ilmu Komputer UI, 2001.
[JAC01] Jackson, Paul and Noah Curthoys, “E-Government: Development in the
US and UK”, Proceeding 12th International Workshop on Database and
Expert System Applications, 3-7 September, 2001, Munich, Germany.
[KPU02] Komisi Pemilihan Umum, “Grand Design Sistem Informasi KPU”, 2002
[MOO00] Moores, Simon, “E-Government in the United Kingdom”, The
Information Society in Europe: Policies & Best Practises, 2000.
[TAM01] Tambouris, E, etal “Investigation of Electronic Government”,
Archetypon S.A. 236 Sygrou 176-72 Kallithea, Athens, Greece, 2001.
[VIL01] Virili, Francesco, “The Italian e-Government Action Plan: Gaining
Efficinecy to Rethinking Government”, Proceeding 12th International
Workshop on Database and Expert System Applications, 3-7 September,
2001, Munich, Germany.
[WAT01] Watson, Anthony and Vincent Cordonnier, “Information Tehcnology
Improves Most of the Democratic Voting Processes”, Proceeding 12th
International Workshop on Database and Expert System Applications, 3-
7 September, 2001, Munich, Germany.
[WIM01] Wimmer, Maria and Johanna Krenner, “An Integrated Online One-Stop
Government Platform: The eGOV Project”, Proceedings of 9th
Interdisciplinary Information Management Talks, Linz, 2001.
[WIN01] Windy Aryanto, dkk, “Pengembangan prototipe standardisasi aplikasi e-
government untuk instansi pemerintah” Student Project, Fasilkom UI,, 2003.
[ZUL02] Zulhemy, dkk, “Sistem Informasi Penduduk dan Pemilih”, On-going
Technical Report, 2002.
Page 18
LAMPIRAN
Page 19
PERSONALIA RISET
1. Tenaga Peneliti (maksimum 3 orang termasuk Peneliti Utama)
a) Tenaga Peneliti a) Gelar Kesarjanaan
No. b) Bidang Keahlian dan Tugas dalam Penelitian b) Pendidikan Akhir (S1/S2/S3)
1 a) Peneliti Utama
b) Sistem Temu-Kembali Informasi
a) Philosophy of Doctorate
b) S3
Bertanggung jawab terhadap keseluruhan penelitian
2 a) Peneliti Anggota
b) Sosiologi
a) Philosophy of Doctorate
b) S3
Bertanggung jawab terhadap eksplorasi landasan
penelitian, manajemen data dan informasi
kependudukan di Indonesia yang akan digunakan
dalam penelitian ini.
3 a) Peneliti Anggota
b) Basis Data/Sistem Informasi
a) Magister Ilmu Komputer
b) S2
Bertanggung jawab terhadap analisis business
proses dan analisis sistem
Page 20
RINCIAN ANGGARAN
Pilih salah satu (beri tanda √):
( ) Riset di Lapangan
( √ ) Riset di Laboratorium
Rincian biaya RUT XII (lihat Lampiran A, B dan C).
Anggaran Biaya dan Pentahapan:
Uraian Tahun I Tahun II Tahu
Gaji dan Upah 45.580.000 45.580.000 45.
Bahan 57.900.000 57.900.000 57.
Perjalanan 17.400.000 17.400.000 17.
Lain-lain Pengeluaran 4.100.000 4.100.000 4
Ju Jumlah Biaya 124.980.000 124.980.000 124.9
Rincian Anggaran Tahun I :
1. Gaji dan Upah :
No. Pelaksana
Jumlah
Pelaksana
Jumlah
Jam/Minggu Honor/Jam
1 Peneliti Utama 1 20 14.000
2 Peneliti Anggota 2 15 14.000
2 Pembantu
Peneliti/Teknisi
3 15 8.00
Jumlah Biaya
2. Bahan :
No. Nama Bahan Volume Biaya Sat
1 Komputer Server 2 set 25.0
2 PC 2 set 4.
3 Zip Drive 1 buah 1.0
4 Printer 1 buah 1.0
5 Kertas Printer 10 rim
6 Map Folder 20 buah
7 USB FlashDrive 512 MB 3
8 CD Blank 10
Jumlah Biaya
3. Perjalanan :
No. Kota/Tempat Tujuan Volume Biaya Sat
1 Perjalanan Ke Depsos & BKKBN (ke
daerah)
2 Konferensi 2 8.000.0
Jumlah Biaya
Page 21
4. Lain-lain Pengeluaran (Administrasi, Publikasi dan Operasional) :
No. Uraian Kegiatan Volume Biaya Sat
1 Fotokopi 5000 lb 100
2 Penggunaan Internet 400 jam 500
3 Data Entry 1 orang 1.000.0
4 Pembuatan Proposal 20 exp 30.00
Jumlah Biaya
5. Jumlah Anggaran Tahun I:
Jumlah (Rp) 124.980.000
Terbilang Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu
Rupiah
Keterangan :
1. Dibuat untuk setiap tahun anggaran (tahun II dan III tidak perlu dirinci).
2. Gunakan lembar tambahan bila diperlukan.
Page 22
KEGIATAN
Bulan No. Kegiatan/ Penanggungjawab
2 3 4 5 6
1 Identifikasi Masalah/PU
2 Studi Literatur/PU
3 Pengumpulan Data/PA
4 Perancangan Modul/PU
5 Implementasi Modul/PA
6 Uji Coba Per Modul/PA
7 Integrasi Modul dan Uji Coba
Skala Kecil/PA
8 Integrasi dan Uji Coba terhadap
Real User/PU
9 Package Sistem/PA
10 Uji Coba & Finalisasi Package
Sistem/PA
Catatan :
PU = Peneliti Utama
PA = Peneliti Anggota
Kamis, 03 Juni 2010
Contoh proposal 1
PROPOSAL PENELITIAN
Aplikasi e-Government untuk Tata Kelola Yang Baik: Dari Perencanaan
Strategis SI ke Pengembangan SI (e-Government Application For Good e-
Governance from IS Strategic Plan to IS Development)
Page 2
DAFTAR ISI
1. ABSTRAK....................................................................................................... 1
2. PENDAHULUAN............................................................................................ 1
3. PERUMUSAN MASALAH............................................................................... 5
4. METODOLOGI.............................................................................................. 9
5. RANCANGAN (DESIGN) PENELITIAN......................................................... 12
6. HASIL YANG DIHARAPKAN......................................................................... 15
7. PERSONIL PELAKSANA PENELITIAN (PENELITI DAN TEKNISI) ..................... 15
8. BIBLIOGRAFI................................................................................................. 18
9. JADWAL PENELITIAN
Lampiran 1. Personalia..................................................................................... 20
Lampiran 2. Rincian Anggaran....................................................................... 21
Lampiran 3. Kegiatan...................................................................................... 23
Page 3
1. ABSTRAK
Tidak dapat dipungkiri, bahwa informasi merupakan komoditi strategis di abad ini. Globalisasi
informasi memaksa setiap insan baik individu ataupun kelompok, baik swasta maupun
pemerintah, untuk memperhitungkan sistem informasi yang akan diterapkan supaya tetap
kompetitif di era globalisasi. Dalam hal ini, penerapan strategi yang tepat memungkinkan setiap
organisasi swasta maupun instansi pemerintah untuk lebih meningkatkan local content dan
meningkatkan bargaining power terhadap masyarakat dan hubungan antar instansi juga
hubungan terhadap negara lain.
Sampai saat ini, banyak kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terpisah, tanpa adanya suatu
perencanaan yang terintegrasi antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Contoh klasik,
penggalian jalan raya untuk telepon/listrik/air minum yang tidak pernah tuntas, baik di kota
metropolitan Jakarta maupun kota-kota besar lainnya. Selain itu, ada pertanyaan yang mesti
dijawab dengan suatu tindakan, dapatkah masyarakat umum dengan mudah
mengetahui/mengakses berbagai informasi, pengetahuan teknologi tepat guna, perundangan,
yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat banyak? Semua ini penting
dipertimbangkan dalam membangun sistem informasi nasional yang memampukan pemerintah
agar lebih kompetitif. Dua faktor/parameter utama yang perlu diperhitungkan dalam strategi
pengembangan sistem informasi nasional adalah SDM yang berkualitas dan alternatif
sistem/teknologi yang digunakan.
Sering sekali dalam pengembangan sistem informasi, setiap instansi pemerintah melakukan
perencanaan sendiri-sendiri, tanpa adanya koordinasi yang saling mendukung. Akibatnya dalam
penerapannya, terjadi pemborosan anggaran karena setiap bagian membuat inisiatif sendiri tanpa
ada suatu perencanaan yang baik.
Disamping itu juga, lemahnya dukungan secara politik, kurangnya perhatian terhadap
pentingnya sistem informasi dan juga lemahnya kepemimpinan. Hal ini menyebabkan
penerapan sistem informasi dan teknologi informasi menjadi cost center yang kurang
bermanfaat secara optimal.
Page 4
Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu panduan, bagaimana penerapan aplikasi e-
Government untuk tujuan good governance dengan menggunakan metodologi tertentu dari
proses perencanaan strategis sampai tahap pengembangan sistem informasi e-Government.
2. PENDAHULUAN
Dari era industri ke era informasi, adalah lompatan besar dalam peradaban manusia. Pada era
informasi, suatu informasi merupakan komoditi strategis yang dapat berperan menghidupkan
suatu perusahaan atau justru mematikannya. Globalisasi informasi memaksa setiap insan baik
individu ataupun kelompok, baik swasta maupun pemerintah, untuk memperhitungkan sistem
informasi yang akan diterapkan supaya tetap kompetitif di era globalisasi.
Dalam kajian Kerangka Teknologi Informasi Nasional (National IT Framework) yang
dilakukan baru‐baru ini, salah satu pilar yang segera harus dibentuk adalah Electronic
Government (EGovernment) for Good Governance [BAP01] dengan tujuan dapat
mempercepat terbentuknya suatu pelaksanaan pemerintahan yang baik, efisien, dan
efektif. Walaupun kata‐kata EGovernment sudah sering diseminarkan dan didiskusikan,
tetapi di berbagai kalangan akademis, pengusaha, dan bahkan pemerintah mempunyai
pemahaman yang berbeda mengenai EGovernment [HAS01]. Secara sederhana Heeks
dalam [HAS01] mendefinisikan EGovernment sebagai berikut:
“Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan
Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan layanan kepada masyarakat”.
Dari definisi tersebut, terlihat bahwa tujuan utama EGovernment adalah meningkatkan
efisiensi dan kualitas layanan. Menurut Heeks, hampir semua lembaga pemerintah di
dunia ini, mengalami ketidakefisienan, terutama di negara yang sedang berkembang.
Pungutan liar, pemasukan dan pengeluaran uang yang tidak dilaporkan, antrian
masyarakat di pusat‐pusat layanan publik, dan lain‐lain, merupakan beberapa wujud
ketidakefisienan tersebut, dimana banyak sekali resources yang terbuang percuma.
Page 5
Lebih rinci lagi, Agarwal dalam [HAS01] membagi pengertian EGovernment ke dalam
lima tingkatan, yang semakin tinggi tingkatannya, semakin kompleks permasalahan
yang akan dihadapi.
1. Tingkatan yang paling awal adalah apa yang disebut dengan EGovernment untuk
menunjukkan “wajah” pemerintah yang baik dan menyembunyikan
kompleksitas yang ada di dalamnya. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai
web site yang cantik pada hampir semua institusi pemerintah. Pada dasarnya, E
Government tingkat awal ini masih bersifat menginformasikan tentang apa dan
siapa yang berada di dalam institusi tersebut. Dengan kata lain, informasi yang
diberikan kepada masyarakat luas, masih bersifat satu arah. Kondisi E
Government yang masih berada pada tahap awal ini belum bisa digunakan untuk
membentuk suatu pemerintahan dengan Good Governance.
2. Tingkat kedua dari EGovernment, mulai ditandai dengan adanya transaksi dan
interaksi secara online antara suatu institusi pemerintah dengan masyarakat.
Misalnya, masyarakat tidak perlu lagi antri membayar tagihan listrik,
memperpanjang KTP, dan lain‐lain. Semuanya dapat dilakukan secara online.
Usaha ke arah ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa institusi dipusat maupun
di daerah. Kabupaten Takalar merupakan salah satu contoh daerah yang sudah
mulai menerapkan layanan satu atap terhadap masyarakatnya. Komunikasi dua‐
arah antara institusi pemerintah dengan masyarakat sudah mulai terjalin secara
online.
3. Level ketiga dari EGovernment, memerlukan kerja sama (kolaborasi) secara
online antar beberapa institusi dan masyarakat. Apabila masyarakat sudah
bisa mengurus perpanjangan KTP‐nya secara online, selanjutnya mereka tidak
perlu lagi melampirkan KTP‐nya untuk mengurus Pasport atau membuat SIM.
Dalam hal ini perlu kerja sama antara Kantor Kelurahan yang mengeluarkan KTP
dengan Kantor Imigrasi yang mengeluarkan Pasport atau Kantor Polisi yang
mengeluarkan SIM.
4. Level keempat dari EGovernment sudah semakin kompleks. Bukan hanya
memerlukan kerja sama antarinstitusi dan masyarakat, tetapi juga menyangkut
arsitektur teknis yang semakin kompleks. Dalam level ini, seseorang bisa
mengganti informasi yang menyangkut dirinya hanya dengan satu klik, dan
pergantian tersebut secara otomatis berlaku untuk setiap institusi pemerintah
Page 6
yang terkait. Misalnya, seseorang yang pindah alamat, dia cukup mengganti
alamatnya tersebut dari suatu database milik pemerintahan yang besar, dan
secara otomatis KTP, SIM, Pasport dan lain‐lainnya ter‐update.
5. Level kelima, dimana pemerintah sudah memberikan informasi yang terpaket
(packaged information) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini,
pemerintah sudah bisa memberikan apa yang disebut dengan “informationpush”
yang berorientasi kepada masyarakat. Masyarakat benar‐benar seperti raja yang
dilayani oleh pemerintah. Apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, E
Government pada level lima ini mampu menyediakannya.
Disamping itu Forman mendefinisikan EGovernment berdasarkan interaksi
penggunanya sebagai berikut [FOR01]:
• G2C (Government to Citizen), EGovernment yang diperuntukkan bagi layanan
publik kepada masyarakat.
• G2B (Government to Business), EGovernment yang diperuntukkan bagi kalangan
bisnis, mengurangi birokrasi dalam usaha.
• G2G (Government to Government), EGovernment yang diperuntukkan untuk
meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah.
Dari hasil survei oleh [WIN03] terhadap 36 situs web yang mendapatkan penghargaan E-
Government Award 2003 yang diadakan oleh Warta Ekonomi No 22/XIV/25 September
2002, diperoleh kesimpulan bahwa 99,99% situs web yang diklaim sebagai bentuk aplikasi E-
Government baru sampai pada tingkat awal yaitu penampakan “wajah” pemerintah Dati I dan
II. Informasi “satu arah” yang ditampilkan sangat bervariasi, sehingga sulit dilihat tingkat
kemanfaatan situs-situs tersebut untuk melakukan koordinasi maupun untuk pelayanan
masyarakat.
Sementara itu, di beberapa negara Eropa dan Amerika sudah mulai menerapkan E
Government pada level keempat, dimana mereka hanya mengumpulkan cukup sekali
saja informasi mengenai masyarakatnya [FOR02, MOO00, JAC01, WIM01]. Salah satu
penerapan EGovernment yang bisa mencakup pengertian menurut [HAS01] dan
[FOR01] adalah penerapan sistem kependudukan. Permasalahan kependudukan
merupakan salah satu isu yang dapat memanfaatkan konsep EGovernment. Beberapa
negara Eropa dan Asia seperti Inggris, Austria, dan Singapura telah menerapkan sistem
EGovernment untuk melayani kebutuhan penduduknya [FIS01, AIC01, ANO01, MOO00].
Page 7
Seperti halnya di negara lain, di Indonesia juga menghadapi masalah kependudukan
yang cukup kompleks. Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Badan Pusat Statistik
(BPS), Komisis Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana
(BKKBN)adalah antara lain merupakan instansi‐instansi yang melakukan pendataan
penduduk di Indonesia. Namun data yang dikumpulkan masih banyak yang merupakan
hasil perhitungan proyeksi dan bersifat agregasi [DAR01]. Kelengkapan dan konsistensi
datanya juga sangat diragukan karena bisa saja seseorang terdata dan tercatat lebih
dari satu kali di daerah yang berbeda yang disebabkan lemahnya koordinasi di dalam
lembaga yang melakukan pendataan tersebut. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah
adanya perbedaan data yang didapat oleh instansi‐instansi yang berwenang melakukan
pendataan, ini dikarenakan metode yang digunakan untuk melakukan pendataan
penduduk pada setiap instansi berbeda‐beda. BPS misalnya, melakukan sensus setiap
sepuluh tahun sekali. Namun dalam interval waktu tersebut, data yang berhasil
dikumpulkan masih sulit menjangkau daerah‐daerah terpencil. Sedangkan Depdagri
melakukan pendataan penduduk melalui SISKOMDAGRI. Komisi Pemilihan Umum
(KPU) baru baru ini melakukan sensus penduduk pemilih. Sensus untuk pemilih ini
dilakukan 5 tahun sekali. Berbagai instansi lain seperti Departemen Pendidikan
Nasional (Depdiknas), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans),
dan Departemen Sosial (Depsos) juga memerlukan data kependudukan. Instansi‐
instansi tersebut akan mengalami kesulitan dalam menentukan program kerjanya jika
tidak didukung oleh data kependudukan yang akurat. Akan sulit bagi Depdiknas untuk
merencanakan program wajib belajar jika tidak ada data yang akurat mengenai jumlah
penduduk usia sekolah.
Basisdata kependudukan yang ada pada saat ini belum siap pakai dan tidak memenuhi
kebutuhan setiap instansi. Untuk memenuhi kebutuhan setiap instansi, mereka masih
menggunakan basisdata masing‐masing. Jadi basisdata yang ada belum terintegrasi dan
tidak mencerminkan data penduduk secara keseluruhan, yang dapat digunakan secara
bersama‐sama [ZUL02].
Selain itu proses penduduk yang ingin mendapatkan layanan yang berkaitan dengan
dokumen kependudukannya juga tidak efisien. Penduduk harus datang ke kantor
Page 8
instansi yang bersangkutan untuk mengurus dokumen yang mereka butuhkan, belum
lagi terhalangani oleh birokrasi di instansi tersebut.
Oleh karena itu diperlukan suatu sistem informasi (EGovernment) yang bersifat
permanen yang mampu melakukan proses registrasi penduduk, berisikan basisdata
kependudukan yang terintegrasi yang dapat memenuhi kebutuhan setiap instansi dan
siap pakai setiap saat. Setiap instansi dapat menggunakan basisdata kependudukan ini
secara bersama‐sama untuk kebutuhan yang berbeda. Disamping itu sistem informasi
ini juga dapat dimanfaatkan untuk melayani penduduk yang membutuhkan dokumen
kependudukannya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan merancang serta
berusaha mengimplementasikan sistem informasi kependudukan di Indonesia dengan
mempelajari pengalaman negara‐negara lain yang telah menerapkan sistem tersebut. E
Government yang dikembangkan ini diharapkan termasuk paling tidak pada level ketiga
dari penggolongan EGovernment menurut Agarwal diatas.
3. PERUMUSAN MASALAH
Dari uraian pada bagian pendahuluan terlihat bahwa masalah yang sering dihadapi oleh
institusi dalam penerapan sistem informasi e‐Government di Indonesia adalah:
- Inisiatif TI masih terpencar, akibatnya pemborosan
Dalam penerapan e-Government, masih banyak instansi pemerintah yang berpikir, setelah
menentukan critical success factors, masing-masing bagian atau departemen langsung
membuat strateginya masing-masing kemudian dirinci menjadi kegiatan yang bersifat taktis
operasional. Salah satunya pengadaan perangkat teknologi informasi yang bila tidak
dilakukan secara terintegrasi, kemungkinan pemborosan anggaran sangat tinggi. Padahal
hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan investasi yang telah dikeluarkan.
- Lack koordinatif
Setiap instansi memiliki keinginan yang berbeda-beda dalam penerapan sistem informasi.
Tidak terjalinnya koodinasi yang baik antar instansi mengakibatkan pelaksanaan penerapan
sistem informasi dan teknologi informasi tidak berjalan dengan efektif. Karena masing-
masing berjalan sendiri tanpa interaksi antar satu bagian dengan bagian lainnya.
Page 9
- Lack detail requirement
Keinginan yang terlalu umum mengakibatkan hasil yang didapatkan tidak spesifik. Karena
pada awalnya produk atau jasa yang diinginkan tidak begitu jelas, sehingga setiap
individu/departemen yang terlibat tidak tahu persis hasil apa yang diinginkan sebagai
keluaran dari suatu proyek aplikasi e-Government. Disamping itu juga, manfaat yang
seharusnya didapatkan oleh masyarakat (users) secara signifikan tidak dapat dipenuhi.
- Lack political support
Dukungan secara politik sangat mempengaruhi berhasil-tidaknya suatu penerapan aplikasi
sistem informasi. Pada kenyataannya suasana politik, terutama yang berkaitan dengan:
dukungan dan alokasi anggaran, yang lemah dalam setiap rencana penerapan sistem
informasi.
- Lack of awareness
Kurangnya kepedulian terhadap keberhasilan e-Government. Pemimpin yang bertanggung
jawab dalam penerapan e-Government terkadang kurang memahami kepentingan dari
masing-masing stakeholder yang ada dan tidak mau mencoba melakukan kolaborasi agar
seluruh perbedaan kepentingan yang dimaksud dapat menuju kepada satu arah pencapaian
visi dan misi e-Government (konvergensi). Setiap pemimpin yang bertanggung jawab dalam
pengembangan e-Government harus memahami bahwa pihak-pihak yang dianggap sebagai
stakeholder utama dalam proyek e-Government antara lain: pemerintah (lembaga terkait
dengan seluruh perangkat manajemen dan karyawannya), sektor swasta, masyarakat,
lembaga-lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan lain sebagainya. Terlepas dari
bermacam ragamnya stakehoder yang ada, yang sering terlupakan bahwa pada akhirnya yang
akan merasakan manfaat atau berhasil tidaknya e-Government yang dilaksanakan adalah
pelanggan.
- Lack leadership
Faktor kepemimpinan biasanya melekat pada setiap orang yang bertanggung jawab sebagai
pemimpin dari penyelenggaraan suatu penerapan sistem informasi. Namun masih banyak
kelemahan dalam hal mengelola:
• Beragam tekanan politik yang terjadi terhadap penerapan aplikasi e-Government baik
dari kalangan yang optimis maupun yang pesimis;
Page 10
• Kurangnya sumber daya yang dibutuhkan, seperti misalnya sumber daya manusia,
finansial, informasi, peralatan, fasilitas, dan
• Sejumlah kepentingan dari berbagai kalangan (stakeholders) terhadap e-Government
yang sedang atau akan dilaksanakan.
4. METODOLOGI
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi beberapa tahapan seperti
terlihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Metodologi Penelitian
1. Identifikasi masalah
Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada. Dari
permasalahan tersebut akan dicoba dibuat hipotesis, kemudian dilakukan penelitian
dan uji coba untuk membuktikan hipotesis tersebut. Permasalahan yang telah
diidentifikasi sampai saat ini dapat dilihat pada bagian perumusan masalah.
Sedangkan hipotesis penelitian dapat dilihat pada bagian hipotesis dan manfaat diatas.
2. Pengumpulan data dan sumber pendukung (literatur)
Pengumpulan literatur yang mendukung penelitian dilakukan pada tahap ini.
Literatur‐literatur diambil dari penelitian‐penelitian sebelumnya maupun dari
jurnal‐jurnal ilmiah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu Literatur
yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah tulisan mengenai EGovernment
yang ditulis oleh Hasibuan [HAS01]. Sedangkan literatur lainnya berkaitan
dengan EGovernmen dan khususnya mengenai kependudukan, seperti “Grand
Design Sistem Informasi KPU”, “National IT Framework”, “Strategi EGovernment”
di Amerika Serikat serta penerapan E‐Government di beberapa negara Eropa
[BAP01, FOR02, VIL01, KPU02, WAT01, TAM01, FIS01, MOO00, AIC01, WIM01].
Identifikasi
masalah
Pengumpulan
data dan literatur
Perancangan
dan
implementasi
sistem
Ujicoba dan
analisa keluaran
sistem
Page 11
Adapun data yang dipergunakan sebagai sampel untuk penelitian, akan diambil
dari BPS yang merupakan data penduduk hasil sensus. Data propinsi DKI Jakarta
akan digunakan untuk simulasi pada skala kecil.
3. Analisis Kebutuhan, Perancangan, dan Implementasi
Pada tahap ini akan dilakukan proses analisa kebutuhan sistem, perancangan
serat
implementasi terhadap sistem yang akan dikembangkan. Hal‐hal yang dilakukan
meliputi:
➢ Rancangan Arsitektur Sistem (Architecture System)
➢ Rancangan Format Data Masukan atau Form‐form Kependudukan
➢ Rancangan Relasi antar entitas (Entity Relationship) basis data
➢ Rancangan Diagram alur proses dan data sistem (Data Flow Diagram)\
➢ Rancangan Antar muka pemakai (User Interface)
4. Analisis dan Uji Coba Sistem
Setelah dilakukan perancangan dan sistem diimplementasikan, kemudian akan
dilakukan tahapan uji coba. Uji coba direncanakan dilakukan dalam dua tahap.
Pertama uji coba internal, dimana sistem akan diujicobakan dalam lingkungan
terbatas dan sebagai tester‐nya adalah tim pengembang sendiri. Data‐data yang
digunakan pada tahap uji coba tersebut merupakan data propinsi DKI Jakarta
yang diperoleh dari BPS. Selanjutnya dilakukan integrasi data dari beberapa
propinsi. Kemudian pada tahapan kedua, dilakukan uji coba eksternal, dimana
sistem akan diuji cobakan pada salah satu instansi yang ada, misalnya kelurahan
tertentu, dan sebagai tester‐nya adalah pihak dari instansi tersebut. Setelah
diujicobakan maka dilakukan proses analisa kembali apakah sistem yang
dibangun sesuai dengan kebutuhan, untuk kemudian dilakukan proses
perbaikan.
5. Pembuatan Paket Sistem (Installer)
Setelah sistem diimplementasikan, dan diuji coba maka langkah selanjutnya adalah
membuat paket installer dari sistem tersebut sehingga sistem dapat digunakan atau
diinstall di tempat lain dengan mudah.
Page 12
Tahapan 3, 4 dan 5 merupakan tahapan yang erat kaitannya dengan pengembangan
perangkat lunak. Untuk pengembangan perangkat lunak tersebut, kami gunakan metodologi
FAST yang cukup banyak digunakan dalam pengembangan suatu aplikasi. Adapun
tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:
- Investigasi awal: pada tahap ini ditentukan ruang lingkup dari proyek, batasan-batasan,
partisipan, biaya dan jadwal. Tahap ini bertujuan untuk menilai kelayakan dari proyek
tersebut.
- Analisa: pada tahap ini dilakukan analisa permasalahan baik dari segi bisnis dan
teknologi, yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan dan sebab-akibatnya. Dari tahap
analisa ini akan diperoleh peluang-peluang yang mungkin dan juga arahan. Beberapa
hal yang dilakukan dalam tahap ini antara lain: studi ruang lingkup permasalahan,
analisa masalah dan peluang, analisa proses bisnis, serta penyajian temuan-temuan dan
rekomendasi.
- Analisa kebutuhan: Pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan dari sistem yang akan
dibuat, yang meliputi tujuan pengembangan sistem dan prioritas-prioritas requirements
sehingga menghasilkan suatu pernyataan business requirements system.
- Analisa keputusan: pada tahap ini dilakukan analisa mengenai solusi teknis yang
diperkirakan bisa mengatasi permasalahan sekaligus memenuhi business requirements.
Hal tersebut akan digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem yang
memenuhi segala requirements tersebut.
- Perancangan: pada tahap ini dilakukan perancangan sistem dari segi teknologi. Hasil
tahap ini adalah berupa model data, model proses, dan model antar muka.
- Konstruksi: pada tahap ini akan dilakukan konstruksi sistem, yang terdiri dari
konstruksi basis data dan antar muka serta uji coba terhadap sistem. Tahap konstruksi
menghasilkan aplikasi yang siap dijalankan dan memenuhi semua kebutuhan yang ingin
dicapai.
- Implementasi/operasionalisasi: tahap ini nantinya akan dijalankan oleh pemakai dari
aplikasi yang dikembangkan.
5. RANCANGAN (DESIGN) PENELITIAN
Aplikasi e-Government untuk Tata Kelola Yang Baik: Dari Perencanaan
Strategis SI ke Pengembangan SI (e-Government Application For Good e-
Governance from IS Strategic Plan to IS Development)
Page 2
DAFTAR ISI
1. ABSTRAK....................................................................................................... 1
2. PENDAHULUAN............................................................................................ 1
3. PERUMUSAN MASALAH............................................................................... 5
4. METODOLOGI.............................................................................................. 9
5. RANCANGAN (DESIGN) PENELITIAN......................................................... 12
6. HASIL YANG DIHARAPKAN......................................................................... 15
7. PERSONIL PELAKSANA PENELITIAN (PENELITI DAN TEKNISI) ..................... 15
8. BIBLIOGRAFI................................................................................................. 18
9. JADWAL PENELITIAN
Lampiran 1. Personalia..................................................................................... 20
Lampiran 2. Rincian Anggaran....................................................................... 21
Lampiran 3. Kegiatan...................................................................................... 23
Page 3
1. ABSTRAK
Tidak dapat dipungkiri, bahwa informasi merupakan komoditi strategis di abad ini. Globalisasi
informasi memaksa setiap insan baik individu ataupun kelompok, baik swasta maupun
pemerintah, untuk memperhitungkan sistem informasi yang akan diterapkan supaya tetap
kompetitif di era globalisasi. Dalam hal ini, penerapan strategi yang tepat memungkinkan setiap
organisasi swasta maupun instansi pemerintah untuk lebih meningkatkan local content dan
meningkatkan bargaining power terhadap masyarakat dan hubungan antar instansi juga
hubungan terhadap negara lain.
Sampai saat ini, banyak kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terpisah, tanpa adanya suatu
perencanaan yang terintegrasi antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Contoh klasik,
penggalian jalan raya untuk telepon/listrik/air minum yang tidak pernah tuntas, baik di kota
metropolitan Jakarta maupun kota-kota besar lainnya. Selain itu, ada pertanyaan yang mesti
dijawab dengan suatu tindakan, dapatkah masyarakat umum dengan mudah
mengetahui/mengakses berbagai informasi, pengetahuan teknologi tepat guna, perundangan,
yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat banyak? Semua ini penting
dipertimbangkan dalam membangun sistem informasi nasional yang memampukan pemerintah
agar lebih kompetitif. Dua faktor/parameter utama yang perlu diperhitungkan dalam strategi
pengembangan sistem informasi nasional adalah SDM yang berkualitas dan alternatif
sistem/teknologi yang digunakan.
Sering sekali dalam pengembangan sistem informasi, setiap instansi pemerintah melakukan
perencanaan sendiri-sendiri, tanpa adanya koordinasi yang saling mendukung. Akibatnya dalam
penerapannya, terjadi pemborosan anggaran karena setiap bagian membuat inisiatif sendiri tanpa
ada suatu perencanaan yang baik.
Disamping itu juga, lemahnya dukungan secara politik, kurangnya perhatian terhadap
pentingnya sistem informasi dan juga lemahnya kepemimpinan. Hal ini menyebabkan
penerapan sistem informasi dan teknologi informasi menjadi cost center yang kurang
bermanfaat secara optimal.
Page 4
Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu panduan, bagaimana penerapan aplikasi e-
Government untuk tujuan good governance dengan menggunakan metodologi tertentu dari
proses perencanaan strategis sampai tahap pengembangan sistem informasi e-Government.
2. PENDAHULUAN
Dari era industri ke era informasi, adalah lompatan besar dalam peradaban manusia. Pada era
informasi, suatu informasi merupakan komoditi strategis yang dapat berperan menghidupkan
suatu perusahaan atau justru mematikannya. Globalisasi informasi memaksa setiap insan baik
individu ataupun kelompok, baik swasta maupun pemerintah, untuk memperhitungkan sistem
informasi yang akan diterapkan supaya tetap kompetitif di era globalisasi.
Dalam kajian Kerangka Teknologi Informasi Nasional (National IT Framework) yang
dilakukan baru‐baru ini, salah satu pilar yang segera harus dibentuk adalah Electronic
Government (EGovernment) for Good Governance [BAP01] dengan tujuan dapat
mempercepat terbentuknya suatu pelaksanaan pemerintahan yang baik, efisien, dan
efektif. Walaupun kata‐kata EGovernment sudah sering diseminarkan dan didiskusikan,
tetapi di berbagai kalangan akademis, pengusaha, dan bahkan pemerintah mempunyai
pemahaman yang berbeda mengenai EGovernment [HAS01]. Secara sederhana Heeks
dalam [HAS01] mendefinisikan EGovernment sebagai berikut:
“Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan
Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan layanan kepada masyarakat”.
Dari definisi tersebut, terlihat bahwa tujuan utama EGovernment adalah meningkatkan
efisiensi dan kualitas layanan. Menurut Heeks, hampir semua lembaga pemerintah di
dunia ini, mengalami ketidakefisienan, terutama di negara yang sedang berkembang.
Pungutan liar, pemasukan dan pengeluaran uang yang tidak dilaporkan, antrian
masyarakat di pusat‐pusat layanan publik, dan lain‐lain, merupakan beberapa wujud
ketidakefisienan tersebut, dimana banyak sekali resources yang terbuang percuma.
Page 5
Lebih rinci lagi, Agarwal dalam [HAS01] membagi pengertian EGovernment ke dalam
lima tingkatan, yang semakin tinggi tingkatannya, semakin kompleks permasalahan
yang akan dihadapi.
1. Tingkatan yang paling awal adalah apa yang disebut dengan EGovernment untuk
menunjukkan “wajah” pemerintah yang baik dan menyembunyikan
kompleksitas yang ada di dalamnya. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai
web site yang cantik pada hampir semua institusi pemerintah. Pada dasarnya, E
Government tingkat awal ini masih bersifat menginformasikan tentang apa dan
siapa yang berada di dalam institusi tersebut. Dengan kata lain, informasi yang
diberikan kepada masyarakat luas, masih bersifat satu arah. Kondisi E
Government yang masih berada pada tahap awal ini belum bisa digunakan untuk
membentuk suatu pemerintahan dengan Good Governance.
2. Tingkat kedua dari EGovernment, mulai ditandai dengan adanya transaksi dan
interaksi secara online antara suatu institusi pemerintah dengan masyarakat.
Misalnya, masyarakat tidak perlu lagi antri membayar tagihan listrik,
memperpanjang KTP, dan lain‐lain. Semuanya dapat dilakukan secara online.
Usaha ke arah ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa institusi dipusat maupun
di daerah. Kabupaten Takalar merupakan salah satu contoh daerah yang sudah
mulai menerapkan layanan satu atap terhadap masyarakatnya. Komunikasi dua‐
arah antara institusi pemerintah dengan masyarakat sudah mulai terjalin secara
online.
3. Level ketiga dari EGovernment, memerlukan kerja sama (kolaborasi) secara
online antar beberapa institusi dan masyarakat. Apabila masyarakat sudah
bisa mengurus perpanjangan KTP‐nya secara online, selanjutnya mereka tidak
perlu lagi melampirkan KTP‐nya untuk mengurus Pasport atau membuat SIM.
Dalam hal ini perlu kerja sama antara Kantor Kelurahan yang mengeluarkan KTP
dengan Kantor Imigrasi yang mengeluarkan Pasport atau Kantor Polisi yang
mengeluarkan SIM.
4. Level keempat dari EGovernment sudah semakin kompleks. Bukan hanya
memerlukan kerja sama antarinstitusi dan masyarakat, tetapi juga menyangkut
arsitektur teknis yang semakin kompleks. Dalam level ini, seseorang bisa
mengganti informasi yang menyangkut dirinya hanya dengan satu klik, dan
pergantian tersebut secara otomatis berlaku untuk setiap institusi pemerintah
Page 6
yang terkait. Misalnya, seseorang yang pindah alamat, dia cukup mengganti
alamatnya tersebut dari suatu database milik pemerintahan yang besar, dan
secara otomatis KTP, SIM, Pasport dan lain‐lainnya ter‐update.
5. Level kelima, dimana pemerintah sudah memberikan informasi yang terpaket
(packaged information) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini,
pemerintah sudah bisa memberikan apa yang disebut dengan “informationpush”
yang berorientasi kepada masyarakat. Masyarakat benar‐benar seperti raja yang
dilayani oleh pemerintah. Apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, E
Government pada level lima ini mampu menyediakannya.
Disamping itu Forman mendefinisikan EGovernment berdasarkan interaksi
penggunanya sebagai berikut [FOR01]:
• G2C (Government to Citizen), EGovernment yang diperuntukkan bagi layanan
publik kepada masyarakat.
• G2B (Government to Business), EGovernment yang diperuntukkan bagi kalangan
bisnis, mengurangi birokrasi dalam usaha.
• G2G (Government to Government), EGovernment yang diperuntukkan untuk
meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah.
Dari hasil survei oleh [WIN03] terhadap 36 situs web yang mendapatkan penghargaan E-
Government Award 2003 yang diadakan oleh Warta Ekonomi No 22/XIV/25 September
2002, diperoleh kesimpulan bahwa 99,99% situs web yang diklaim sebagai bentuk aplikasi E-
Government baru sampai pada tingkat awal yaitu penampakan “wajah” pemerintah Dati I dan
II. Informasi “satu arah” yang ditampilkan sangat bervariasi, sehingga sulit dilihat tingkat
kemanfaatan situs-situs tersebut untuk melakukan koordinasi maupun untuk pelayanan
masyarakat.
Sementara itu, di beberapa negara Eropa dan Amerika sudah mulai menerapkan E
Government pada level keempat, dimana mereka hanya mengumpulkan cukup sekali
saja informasi mengenai masyarakatnya [FOR02, MOO00, JAC01, WIM01]. Salah satu
penerapan EGovernment yang bisa mencakup pengertian menurut [HAS01] dan
[FOR01] adalah penerapan sistem kependudukan. Permasalahan kependudukan
merupakan salah satu isu yang dapat memanfaatkan konsep EGovernment. Beberapa
negara Eropa dan Asia seperti Inggris, Austria, dan Singapura telah menerapkan sistem
EGovernment untuk melayani kebutuhan penduduknya [FIS01, AIC01, ANO01, MOO00].
Page 7
Seperti halnya di negara lain, di Indonesia juga menghadapi masalah kependudukan
yang cukup kompleks. Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Badan Pusat Statistik
(BPS), Komisis Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana
(BKKBN)adalah antara lain merupakan instansi‐instansi yang melakukan pendataan
penduduk di Indonesia. Namun data yang dikumpulkan masih banyak yang merupakan
hasil perhitungan proyeksi dan bersifat agregasi [DAR01]. Kelengkapan dan konsistensi
datanya juga sangat diragukan karena bisa saja seseorang terdata dan tercatat lebih
dari satu kali di daerah yang berbeda yang disebabkan lemahnya koordinasi di dalam
lembaga yang melakukan pendataan tersebut. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah
adanya perbedaan data yang didapat oleh instansi‐instansi yang berwenang melakukan
pendataan, ini dikarenakan metode yang digunakan untuk melakukan pendataan
penduduk pada setiap instansi berbeda‐beda. BPS misalnya, melakukan sensus setiap
sepuluh tahun sekali. Namun dalam interval waktu tersebut, data yang berhasil
dikumpulkan masih sulit menjangkau daerah‐daerah terpencil. Sedangkan Depdagri
melakukan pendataan penduduk melalui SISKOMDAGRI. Komisi Pemilihan Umum
(KPU) baru baru ini melakukan sensus penduduk pemilih. Sensus untuk pemilih ini
dilakukan 5 tahun sekali. Berbagai instansi lain seperti Departemen Pendidikan
Nasional (Depdiknas), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans),
dan Departemen Sosial (Depsos) juga memerlukan data kependudukan. Instansi‐
instansi tersebut akan mengalami kesulitan dalam menentukan program kerjanya jika
tidak didukung oleh data kependudukan yang akurat. Akan sulit bagi Depdiknas untuk
merencanakan program wajib belajar jika tidak ada data yang akurat mengenai jumlah
penduduk usia sekolah.
Basisdata kependudukan yang ada pada saat ini belum siap pakai dan tidak memenuhi
kebutuhan setiap instansi. Untuk memenuhi kebutuhan setiap instansi, mereka masih
menggunakan basisdata masing‐masing. Jadi basisdata yang ada belum terintegrasi dan
tidak mencerminkan data penduduk secara keseluruhan, yang dapat digunakan secara
bersama‐sama [ZUL02].
Selain itu proses penduduk yang ingin mendapatkan layanan yang berkaitan dengan
dokumen kependudukannya juga tidak efisien. Penduduk harus datang ke kantor
Page 8
instansi yang bersangkutan untuk mengurus dokumen yang mereka butuhkan, belum
lagi terhalangani oleh birokrasi di instansi tersebut.
Oleh karena itu diperlukan suatu sistem informasi (EGovernment) yang bersifat
permanen yang mampu melakukan proses registrasi penduduk, berisikan basisdata
kependudukan yang terintegrasi yang dapat memenuhi kebutuhan setiap instansi dan
siap pakai setiap saat. Setiap instansi dapat menggunakan basisdata kependudukan ini
secara bersama‐sama untuk kebutuhan yang berbeda. Disamping itu sistem informasi
ini juga dapat dimanfaatkan untuk melayani penduduk yang membutuhkan dokumen
kependudukannya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan merancang serta
berusaha mengimplementasikan sistem informasi kependudukan di Indonesia dengan
mempelajari pengalaman negara‐negara lain yang telah menerapkan sistem tersebut. E
Government yang dikembangkan ini diharapkan termasuk paling tidak pada level ketiga
dari penggolongan EGovernment menurut Agarwal diatas.
3. PERUMUSAN MASALAH
Dari uraian pada bagian pendahuluan terlihat bahwa masalah yang sering dihadapi oleh
institusi dalam penerapan sistem informasi e‐Government di Indonesia adalah:
- Inisiatif TI masih terpencar, akibatnya pemborosan
Dalam penerapan e-Government, masih banyak instansi pemerintah yang berpikir, setelah
menentukan critical success factors, masing-masing bagian atau departemen langsung
membuat strateginya masing-masing kemudian dirinci menjadi kegiatan yang bersifat taktis
operasional. Salah satunya pengadaan perangkat teknologi informasi yang bila tidak
dilakukan secara terintegrasi, kemungkinan pemborosan anggaran sangat tinggi. Padahal
hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan investasi yang telah dikeluarkan.
- Lack koordinatif
Setiap instansi memiliki keinginan yang berbeda-beda dalam penerapan sistem informasi.
Tidak terjalinnya koodinasi yang baik antar instansi mengakibatkan pelaksanaan penerapan
sistem informasi dan teknologi informasi tidak berjalan dengan efektif. Karena masing-
masing berjalan sendiri tanpa interaksi antar satu bagian dengan bagian lainnya.
Page 9
- Lack detail requirement
Keinginan yang terlalu umum mengakibatkan hasil yang didapatkan tidak spesifik. Karena
pada awalnya produk atau jasa yang diinginkan tidak begitu jelas, sehingga setiap
individu/departemen yang terlibat tidak tahu persis hasil apa yang diinginkan sebagai
keluaran dari suatu proyek aplikasi e-Government. Disamping itu juga, manfaat yang
seharusnya didapatkan oleh masyarakat (users) secara signifikan tidak dapat dipenuhi.
- Lack political support
Dukungan secara politik sangat mempengaruhi berhasil-tidaknya suatu penerapan aplikasi
sistem informasi. Pada kenyataannya suasana politik, terutama yang berkaitan dengan:
dukungan dan alokasi anggaran, yang lemah dalam setiap rencana penerapan sistem
informasi.
- Lack of awareness
Kurangnya kepedulian terhadap keberhasilan e-Government. Pemimpin yang bertanggung
jawab dalam penerapan e-Government terkadang kurang memahami kepentingan dari
masing-masing stakeholder yang ada dan tidak mau mencoba melakukan kolaborasi agar
seluruh perbedaan kepentingan yang dimaksud dapat menuju kepada satu arah pencapaian
visi dan misi e-Government (konvergensi). Setiap pemimpin yang bertanggung jawab dalam
pengembangan e-Government harus memahami bahwa pihak-pihak yang dianggap sebagai
stakeholder utama dalam proyek e-Government antara lain: pemerintah (lembaga terkait
dengan seluruh perangkat manajemen dan karyawannya), sektor swasta, masyarakat,
lembaga-lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan lain sebagainya. Terlepas dari
bermacam ragamnya stakehoder yang ada, yang sering terlupakan bahwa pada akhirnya yang
akan merasakan manfaat atau berhasil tidaknya e-Government yang dilaksanakan adalah
pelanggan.
- Lack leadership
Faktor kepemimpinan biasanya melekat pada setiap orang yang bertanggung jawab sebagai
pemimpin dari penyelenggaraan suatu penerapan sistem informasi. Namun masih banyak
kelemahan dalam hal mengelola:
• Beragam tekanan politik yang terjadi terhadap penerapan aplikasi e-Government baik
dari kalangan yang optimis maupun yang pesimis;
Page 10
• Kurangnya sumber daya yang dibutuhkan, seperti misalnya sumber daya manusia,
finansial, informasi, peralatan, fasilitas, dan
• Sejumlah kepentingan dari berbagai kalangan (stakeholders) terhadap e-Government
yang sedang atau akan dilaksanakan.
4. METODOLOGI
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi beberapa tahapan seperti
terlihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Metodologi Penelitian
1. Identifikasi masalah
Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada. Dari
permasalahan tersebut akan dicoba dibuat hipotesis, kemudian dilakukan penelitian
dan uji coba untuk membuktikan hipotesis tersebut. Permasalahan yang telah
diidentifikasi sampai saat ini dapat dilihat pada bagian perumusan masalah.
Sedangkan hipotesis penelitian dapat dilihat pada bagian hipotesis dan manfaat diatas.
2. Pengumpulan data dan sumber pendukung (literatur)
Pengumpulan literatur yang mendukung penelitian dilakukan pada tahap ini.
Literatur‐literatur diambil dari penelitian‐penelitian sebelumnya maupun dari
jurnal‐jurnal ilmiah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu Literatur
yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah tulisan mengenai EGovernment
yang ditulis oleh Hasibuan [HAS01]. Sedangkan literatur lainnya berkaitan
dengan EGovernmen dan khususnya mengenai kependudukan, seperti “Grand
Design Sistem Informasi KPU”, “National IT Framework”, “Strategi EGovernment”
di Amerika Serikat serta penerapan E‐Government di beberapa negara Eropa
[BAP01, FOR02, VIL01, KPU02, WAT01, TAM01, FIS01, MOO00, AIC01, WIM01].
Identifikasi
masalah
Pengumpulan
data dan literatur
Perancangan
dan
implementasi
sistem
Ujicoba dan
analisa keluaran
sistem
Page 11
Adapun data yang dipergunakan sebagai sampel untuk penelitian, akan diambil
dari BPS yang merupakan data penduduk hasil sensus. Data propinsi DKI Jakarta
akan digunakan untuk simulasi pada skala kecil.
3. Analisis Kebutuhan, Perancangan, dan Implementasi
Pada tahap ini akan dilakukan proses analisa kebutuhan sistem, perancangan
serat
implementasi terhadap sistem yang akan dikembangkan. Hal‐hal yang dilakukan
meliputi:
➢ Rancangan Arsitektur Sistem (Architecture System)
➢ Rancangan Format Data Masukan atau Form‐form Kependudukan
➢ Rancangan Relasi antar entitas (Entity Relationship) basis data
➢ Rancangan Diagram alur proses dan data sistem (Data Flow Diagram)\
➢ Rancangan Antar muka pemakai (User Interface)
4. Analisis dan Uji Coba Sistem
Setelah dilakukan perancangan dan sistem diimplementasikan, kemudian akan
dilakukan tahapan uji coba. Uji coba direncanakan dilakukan dalam dua tahap.
Pertama uji coba internal, dimana sistem akan diujicobakan dalam lingkungan
terbatas dan sebagai tester‐nya adalah tim pengembang sendiri. Data‐data yang
digunakan pada tahap uji coba tersebut merupakan data propinsi DKI Jakarta
yang diperoleh dari BPS. Selanjutnya dilakukan integrasi data dari beberapa
propinsi. Kemudian pada tahapan kedua, dilakukan uji coba eksternal, dimana
sistem akan diuji cobakan pada salah satu instansi yang ada, misalnya kelurahan
tertentu, dan sebagai tester‐nya adalah pihak dari instansi tersebut. Setelah
diujicobakan maka dilakukan proses analisa kembali apakah sistem yang
dibangun sesuai dengan kebutuhan, untuk kemudian dilakukan proses
perbaikan.
5. Pembuatan Paket Sistem (Installer)
Setelah sistem diimplementasikan, dan diuji coba maka langkah selanjutnya adalah
membuat paket installer dari sistem tersebut sehingga sistem dapat digunakan atau
diinstall di tempat lain dengan mudah.
Page 12
Tahapan 3, 4 dan 5 merupakan tahapan yang erat kaitannya dengan pengembangan
perangkat lunak. Untuk pengembangan perangkat lunak tersebut, kami gunakan metodologi
FAST yang cukup banyak digunakan dalam pengembangan suatu aplikasi. Adapun
tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:
- Investigasi awal: pada tahap ini ditentukan ruang lingkup dari proyek, batasan-batasan,
partisipan, biaya dan jadwal. Tahap ini bertujuan untuk menilai kelayakan dari proyek
tersebut.
- Analisa: pada tahap ini dilakukan analisa permasalahan baik dari segi bisnis dan
teknologi, yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan dan sebab-akibatnya. Dari tahap
analisa ini akan diperoleh peluang-peluang yang mungkin dan juga arahan. Beberapa
hal yang dilakukan dalam tahap ini antara lain: studi ruang lingkup permasalahan,
analisa masalah dan peluang, analisa proses bisnis, serta penyajian temuan-temuan dan
rekomendasi.
- Analisa kebutuhan: Pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan dari sistem yang akan
dibuat, yang meliputi tujuan pengembangan sistem dan prioritas-prioritas requirements
sehingga menghasilkan suatu pernyataan business requirements system.
- Analisa keputusan: pada tahap ini dilakukan analisa mengenai solusi teknis yang
diperkirakan bisa mengatasi permasalahan sekaligus memenuhi business requirements.
Hal tersebut akan digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem yang
memenuhi segala requirements tersebut.
- Perancangan: pada tahap ini dilakukan perancangan sistem dari segi teknologi. Hasil
tahap ini adalah berupa model data, model proses, dan model antar muka.
- Konstruksi: pada tahap ini akan dilakukan konstruksi sistem, yang terdiri dari
konstruksi basis data dan antar muka serta uji coba terhadap sistem. Tahap konstruksi
menghasilkan aplikasi yang siap dijalankan dan memenuhi semua kebutuhan yang ingin
dicapai.
- Implementasi/operasionalisasi: tahap ini nantinya akan dijalankan oleh pemakai dari
aplikasi yang dikembangkan.
5. RANCANGAN (DESIGN) PENELITIAN
Proposal 2
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Page 2
Program S-1 Pemerintahan Integratif (PIN)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
Homepage: www.pin.or.id, Email: pin@pin.or.id
Page 3
Lampiran 1. Contoh Halaman Sampul Skripsi
PERANAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DI KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA
SAMARINDA
Oleh:
Abdul Azis
NIM : 04.46799.00094.02
PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK,
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2008
Font 16
panjang judul
Times N
F
T
U
F
B
R
Page 4
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 2. Contoh Halaman Dalam Judul Skripsi
PERANAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DI KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA
SAMARINDA
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Me
Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Pemer
Konsentrasi Pemerintahan Integrati
Jenjang Pendidikan Strata I
Oleh:
Abdul Azis
NIM : 04.46799.00094.02
PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2008
Page 5
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 3. Sistematika Pra-Proposal Skripsi
A. Untuk Penelitian Kuantitatif
JUDUL
LATAR BELAKANG MASALAH
PERUMUSAN MASALAH
ALASAN MEMILIH JUDUL
KERANGKA DASAR TEORI (ringkas, 2-4 halaman)
HIPOTESIS
DAFTAR PUSTAKA
B. Untuk Penelitian Kualitatif
JUDUL
LATAR BELAKANG MASALAH
PERUMUSAN MASALAH
ALASAN MEMILIH JUDUL
KERANGKA DASAR TEORI (ringkas, 2-4 halaman)
ARGUMEN ILMIAH
DAFTAR PUSTAKA
Page 6
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 4. Sistematika Proposal Skripsi untuk Penelitian Kuantitatif
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR (jika ada)
DAFTAR LAMPIRAN (jika ada)
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Perumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
BAB II : KERANGKA DASAR TEORI
A. Teori dan Konsep (yang mendukung variabel peneliti
1. 1...........................
2. ............................
3. .............................
4. dst........................
B. Hipotesis
C. Definisi Konsepsional
D. Definisi Operasional
E. Data Yang Diperlukan
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian
C. Populasi dan Sampel
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Alat Pengukur Data
F. Teknik Analisis Data
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Page 7
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 5. Sistematika Proposal Skripsi untuk Penelitian Kualitatif
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR (jika ada)
DAFTAR LAMPIRAN (jika ada)
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Perumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
BAB II : KERANGKA DASAR TEORI
A. Teori dan Konsep (yang mendukung variabel peneliti
1. ...........................
2. ...........................
3. ...........................
4. dst.......................
B. Definisi Konsepsional
C. Fokus Penelitian
D. Data Yang Diperlukan
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian
C. Sumber Data
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Teknik Analisis Data
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Page 8
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 6. Sistematika Hasil Penelitian untuk Penelitian Kuantitatif
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN
HALAMAN PERNYATAAN (tanpa materai)
ABSTRAK
RIWAYAT HIDUP
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Perumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
BAB II : KERANGKA DASAR TEORI
A. Teori dan Konsep (yang mendukung variabel peneliti
1. ...........................
2. ...........................
3. ...........................
4. dst......................
B. Hipotesis
C. Definisi Konsepsional
D. Definisi Operasional
E. Data Yang Diperlukan
BAB III : METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian
C. Populasi dan Sampel
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Alat Pengukur Data
F. Teknik Analisis Data
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum.
B. Karakteristik Responden (distribusi responden menu
kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dsb).
Page 9
Bagian Ketiga: Lampi
C. Analisis Variabel dan Sub-Variabel
1. Analisis Sub-Variabel
2. Analisis Variabel
D. Pengujian Hipotesis (Analisis Korelasi, Analis Regresi,
BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Page 10
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 7. Sistematika Hasil Penelitian untuk Penelitian Kualitatif
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN
HALAMAN PERNYATAAN (tanpa materai)
ABSTRAK
RIWAYAT HIDUP
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Perumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
BAB II : KERANGKA DASAR TEORI
A. Teori dan Konsep (yang mendukung variabel peneliti
1. ...........................
2. ...........................
3. ...........................
4. dst......................
B. Definisi Konsepsional
C. Fokus Penelitian
D. Data Yang Diperlukan
BAB III : METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian
C. Sumber Data
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Teknik Analisis Data
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum
1. Umum (Sejarah [jika ada], dsb)
2. Lokasi Penelitian
B. (Pembahasan hasil penelitian yang judul dan sub-judu
disesuaikan dengan fokus penelitian).
Page 11
Bagian Ketiga: Lampi
1. .........................
2. .........................
3. .........................
4. dst.....................
BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Page 12
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 8. Sistematika Skripsi untuk Penelitian Kuantitatif
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
HALAMAN PERNYATAAN
ABSTRAK
RIWAYAT HIDUP
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Perumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
BAB II : KERANGKA DASAR TEORI
A. Teori dan Konsep (yang mendukung variabel peneliti
1. ...........................
2. ...........................
3. ...........................
4. dst......................
B. Hipotesis
C. Definisi Konsepsional
D. Definisi Operasional
E. Data Yang Diperlukan
BAB III : METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian
C. Populasi dan Sampel
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Alat Pengukur Data
F. Teknik Analisis Data
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN
E. Gambaran Umum.
F. Karakteristik Responden (distribusi responden menur
kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dsb).
Page 13
Bagian Ketiga: Lampi
G. Analisis Variabel dan Sub-Variabel
3. Analisis Sub-Variabel
4. Analisis Variabel
H. Pengujian Hipotesis (Analisis Korelasi, Analis Regresi,
BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Page 14
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 9. Sistematika Skripsi untuk Penelitian Kualitatif
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
HALAMAN PERNYATAAN
ABSTRAK
RIWAYAT HIDUP
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Perumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
BAB II : KERANGKA DASAR TEORI
A. Teori dan Konsep (yang mendukung variabel peneliti
1. ...........................
2. ...........................
3. ...........................
4. dst......................
B. Definisi Konsepsional
C. Fokus Penelitian
D. Data Yang Diperlukan
BAB III : METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian
C. Sumber Data
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Teknik Analisis Data
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN
C. Gambaran Umum
1. Umum (Sejarah [jika ada], dsb)
2. Lokasi Penelitian
D. (Pembahasan hasil penelitian yang judul dan sub-judu
disesuaikan dengan fokus penelitian).
Page 15
Bagian Ketiga: Lampi
1. .........................
2. .........................
3. .........................
4. dst.....................
BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Page 16
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 10. Contoh Persetujuan Seminar Proposal Skripsi
PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Judul : Korelasi Antara Sosialisasi Politik Melalui Media Ma
dengan Partisipasi Politik Dalam Pemilu di Desa
Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kutai Barat
Nama : Edy Subianto
NIM : 05.47689.00077.02
Program : S1 Pemerintahan Integratif
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
Disetujui untuk Seminar Proposal Skripsi
Pembimbing I Pembim
Nama Pembimbing I Nama Pe
NIP Pembimbing I NIP Pemb
Page 17
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 11. Contoh Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
PERSETUJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN
Judul : Korelasi Antara Sosialisasi Politik Melalui Media Ma
dengan Partisipasi Politik Dalam Pemilu di Desa
Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kutai Barat
Nama : Edy Subianto
NIM : 05.47689.00077.02
Program : S1 Pemerintahan Integratif
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
Disetujui untuk Seminar Hasil Penelitian
Pembimbing I Pembim
Nama Pembimbing I Nama Pe
NIP Pembimbing I NIP Pem
Page 18
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 12. Contoh Persetujuan Ujian Pendadaran/Skripsi
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI/PENDADARAN
Judul : Korelasi Antara Sosialisasi Politik Melalui Media Ma
dengan Partisipasi Politik Dalam Pemilu di Desa
Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kutai Barat
Nama : Edy Subianto
NIM : 05.47689.00077.02
Program : S1 Pemerintahan Integratif
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
Disetujui untuk Ujian Skripsi/Pendadaran
Pembimbing I Pembim
Nama Pembimbing I Nama Pe
NIP Pembimbing I NIP Pem
Page 19
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 13. Contoh Pengesahan Skripsi
PENGESAHAN SKRIPSI
Judul : Korelasi Antara Sosialisasi Politik Melalui Media Ma
dengan Partisipasi Politik Dalam Pemilu di Desa
Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kutai Barat
Nama : Edy Subianto
NIM : 05.47689.00077.02
Program : S1 Pemerintahan Integratif
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
Menyetujui,
Pembimbing I
Nama Pembimbing I Na
NIP Pembimbing I NIP
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman
Nama Dekan
NIP Dekan
Tanggal Lulus Ujian: [cap tanggal oleh Bagian Pengajaran]
Page 20
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Materai
Rp. 6000
Lampiran 14. Contoh Halaman Pernyataan
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ad
merupakan hasil karya saya sendiri, tidak pernah diajukan oleh orang l
memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak t
karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang
tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan sumber kutipan dan d
pustakanya
Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah skrip
dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi in
digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) diba
serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Samarinda,
Penulis,
Tanda tanga
Nama Mahas
NIM Mahasis
Page 21
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 15. Contoh Abstrak (untuk Penelitian Kuantitatif)
ABSTRAK
Penelitian ini membahas sosialisasi politik melalui keluarga dan
politik dalam pemilu, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan/pe
keduanya. Hipotesis dari karya ilmiah ini adalah sosialisasi politik melal
keluarga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
politik (political preferences) warga dalam pemilu langsung 2004.
Penelitian ini dilaksanakan di Desa X Kecamatan Samarinda Utar
dengan sampel penduduk desa dimaksud yang berjumlah 93 orang.
Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara dan obse
langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisi
statistik mengunakan rumus korelasi product moment dan regresi lini
Adapun temuan dalam penelitian ini adalah, pertama, terdapat
(korelasi) yang positif dan signifikan antara sosialisasi politik melalui
dengan pilihan politik dalam pemilu langsung 2004, dengan korelasi 0,
Kedua, sosialisasi politik melalui keluarga mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap pilihan politik masyarakat dimaksud dalam pemilu
2004. Ketiga, besarnya pengaruh sosialisasi politik melalui keluarga ter
pilihan politik dalam pemilu langsung 2004 adalah 51,84 %, yang bera
sisanya yang 48,16% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-f
Kata kunci : sosialisasi politik, pilihan politik, Desa X.
Page 22
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 16. Contoh Abstrak (untuk Penelitian Kualitatif)
ABSTRAK
Penelitian ini membandingkan peran Kepala Desa dan Kepala A
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, terutama dalam mem
massanya dalam kegiatan-kegiatan di tingkat desa. Karya ilmiah ini
berargumentasi bahwa peran Kepala Adat jauh lebih besar dari Kepala
dalam memobilisasi penduduk desa.
Penelitian ini dilaksanakan di Desa X, Kecamatan Sungai Boh,
Kabupaten Malinau. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian
kepustakan, observasi, dan wawancara mendalam. Narasumber tidak
Kepala Desa dan perangkatnya serta Kepala Adat dan perangkatnya, t
penduduk desa (56 responden). Data-data yang dikumpulkan dibandi
dianalisis dengan analisis kualitatif.
Temuan dari penelitian ini adalah peran Kepala Adat dalam
menggerakkan masyarakat lebih besar dari Kapala Desa. Penelusuran l
menemukan bahwa hal ini disebabkan karena masih kuatnya adat (len
sanksi-sanksi adatnya) serta lemahnya penetrasi pemerintah Kecamat
pemerintahan desa yang dikepalai oleh Kepala Desa (karena keterpenc
geografis). Lebih banyaknya kegiatan-kegiatan adat (yang dipimpin ol
Adat) dari pada kegiatan desa biasa (yang dipimpin oleh Kepala Desa)
berperan. Temuan penting lainnya adalah, berbeda dengan persepsi u
mana di tingkat desa hanya ada sistem pemerintahan desa yang dike
Kepala Desa, di Desa X ternyata juga terdapat sistem pemerintahan di
desa yang dikepalai oleh Kepala Adat, yakni sistem pemerintahan adat
Kata kunci: adat, mobilisasi massa, Kepala Adat, Kepala Desa, Desa X.
.
Ju
ini
Page 23
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 17. Contoh Daftar Isi
DAFTAR ISI
JUDUL ............................................................................................................
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ................................................. ii
PENGESAHAN SKRIPSI .............................................................................. iii
ABSTRAK ...................................................................................................... iv
RIWAYAT HIDUP ......................................................................................... v
KATA PENGANTAR .................................................................................... vi
DAFTAR ISI ................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... ix
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................ 1
B. .................................................................................................. 3
C. dst ............................................................................................ 4
BAB II KERANGKA DASAR TEORI
A. Teori dan konsep ..................................................................... 5
1. .............................................................................................
2. .............................................................................................
B. .................................................................................................. 12
C. dst............................................................................................. 21
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian ........................................................................ 25
B. .................................................................................................. 30
C. dst............................................................................................. 40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum .................................................................... 45
B. .................................................................................................. 51
1. .............................................................................................. 53
2. .............................................................................................. 60
C. dst............................................................................................. 68
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .............................................................................. 70
B. Rekomendasi ........................................................................... 72
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 74
LAMPIRAN ..................................................................................................... 79
Page 24
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 18. Contoh Daftar Tabel
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Kantor Bandiklat Berdasarkan Umur ........... 29
Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Kantor Bandiklat Berdasarkan Golongan .... 3
Tabel 3.3 ……………………………………………………………….. …
Tabel 4.1 ……………………………………………………………….. …
Tabel 4.2 ……………………………………………………………….. …
Tabel 4.3 ……………………………………………………………….. …
Tabel 4.4 ……………………………………………………………….. …
Tabel 4.5 ……………………………………………………………….. …
Tabel 4.6 ……………………………………………………………….. …
Tabel 4.7 ……………………………………………………………….. …
Tabel 4.8 dst ...
Page 25
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 19. Contoh Daftar Gambar
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Tiga Komponen Utama Demokrasi .................................... 12
Gambar 2.2 Alur Arus Informasi Politik ................................................ 16
Gambar 3.1 …………………………………………………………….. ...
Gambar 3.2 …………………………………………………………….. ...
Gambar 3.3 …………………………………………………………….. ...
Gambar 4.1 …………………………………………………………….. ...
Gambar 4.2 …………………………………………………………….. ...
Gambar 4.2 dst ...
Page 26
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 20. Contoh Daftar Lampiran
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Peta Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat
Lampiran 2 Peta Desa Besiq, Kecamatan Damai
Lampiran 3 …..
Lampiran 4 …..
Lampiran 5 …..
Lampiran 6 …..
Lampiran 7 …..
Lampiran 8 …..
Lampiran 9 dst …
Page 27
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 21. Contoh Tabel
Gambar 2.1
Jumlah Penduduk Desa Sumber Makmur Menurut Jenis Pekerja
dan Pendapatan per Bulan
No. Jenis Pekerjaan Jumlah
(jiwa)
Prosentase
(%)
1. Tani 890 73,31
2. Buruh 46 …
3. PNS … …
4. TNI/Polisi … …
5. Karyawan … …
6. Wiraswasta … …
7 Lain-lain … …
Jumlah 1214 100
Sumber: Monografi Desa Sumber Sari (2002).
Font 10, Times
New Roman
Angka selain mata
uang: rata tengah.
Teks: rata kiri
(kecuali judul
kolom &
“Jumlah” yang
rata tengah)
Page 28
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 22. Contoh Gambar (Bagan)
Gambar 2.1
Tiga Komponen Utama Demokrasi
Sumber: Streeten (2002).
Pemilu Luber & Jurdil
Tertib Konstitusi Perlindun
Font 10, Times New
Roman
Page 29
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 23. Contoh Gambar (Peta)
Gambar 4.3
Peta Propinsi Derah Pemilihan Penajam Paser Utara
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Pusat (2004).
Font 10, Times New
Roman
Page 30
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 24. Contoh Daftar Pustaka
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrachman, H., and Wentzel, Sondra. 1997. Konsep Untuk Menyeles
Masalah Status Tanah Mayarakat di Kawasan Hutan pada Are
dan HPHTI di Propinsi Kalimantan Timur. Samarinda: SFMF-GTZ
Achdiati S, Y. 1988. Zaman Kutai Purba. Seri Penerbitan Sejarah Perada
Manusia. Jakarta: Gita Karya.
ADB. 2002. Indigenous Peoples/Ethnic Minorities and Poverty Reducti
Indonesia. Manila: Asian Development Bank (ADB).
Amal, Ichlasul. 1992. Regional and Central Government in Indonesian P
West Sumatra and South Sulawesi 1949-1979. Yogyakarta: G
Mada University Press.
Bertrand, Jacques. 2002. “National Models”, Ethnonationalist Violence a
Democratic Consolidation: An Analysis of Three Ethnonation
movements in Indonesia. Paper for delivery at the 2002 Ann
of the American Political Science Association, August 29-Sept
2002. Toronto (Canada): Department of Political Science, Uni
Toronto.
Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Kalimantan Tengah. 199
Great Dayak To Kaharingan in Mid-Kalimantan. Palangka Raya,
August.
Boileau, Julian M. 1983. Golkar: Functional Group Politics in Indonesia.
Jakarta: CSIS.
Gaffar, Afan. 1992. Javanese Voters: A Case Study of Election Under A
Hegemonic Party System. Yogyakarta: Gadjahmada Universit
_____. 1999. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Geertz, Clifford. 1996. “Primordial Ties.” Dalam Hutchinson, John, and S
Anthony D. Ethnicity. Oxford, New York: Oxford University P
Page 31
Bagian Ketiga: Lampi
Heroepoetri, Arimbi. 2001. Tiada Tempat Bagi Rakyat: Wewenang Pen
Sumber Daya Alam Dalam UU Otonomi Daerah. Yogyakarta: P
Kreasi Wacana.
Dokumen-Dokumen:
Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kutai. 1982. Buku Lampiran
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1982 di Kabupaten
Tenggarong.
_____. Buku Lampiran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1997 d
Kabupaten Kutai. Tenggarong.
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 089 Tahun 2006 Tentang Retribu
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tent
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemeri
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Ata
No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah..
Majalah/Koran:
Darmadi, Yusril. 2000. “Menjelajah Tafsir Sejarah” [Review buku:
Penjelasan Sejarah]. Tempo, 30 Maret.
Syamsuddin, Amir. 2008. “Penemuan Hukum ataukah Perilaku ’Chaos’?”
Kompas, 4 Januari.
Sumber Internet:
Levy, Marc. 2000. Environemental Scarcity and Violent Conflict: A Deba
http://wwics.si.edu/organiza/affil/WWICS/PROGRAMS/DIS/E
report2/ debate.htm (diakses 4 Juli 2002).
Lips, Brad. nd. Regulation: The New Disguised of the Predatory State.
Northwestern University State. www.Free-Thinking.com (di
Februari 2001).
Page 32
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 25. Sistematika Paper/Makalah dengan Format Umum
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
BAB II : KERANGKA DASAR TEORI1
A. ..............
B. ..............
C. ..............
D. dst..........
BAB III : GAMBARAN UMUM2
BAB IV : PEMBAHASAN3
BAB V : KESIMPULAN (DAN REKOMENDASI, jika ada)
1 Judulnya bisa lain asalkan membahas topik paper/permasalahan secara teoritis.
2 Judul bisa lain asalkan membahas gambaran umum.
3 Judul bisa lain asalkan isinya pembahasan terhadap permasalahan. “Pembahasan” bisa
dibuat/dipecah menjadi beberapa Bab (spt Bab V, Bab VI, dsb).
Page 33
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 26. Sistematika Paper/Makalah dengan Format Jurnal Ilmiah
JUDUL
PENGARANG
ABSTRAK (ABSTRACT)4
KATA KUNCI (KEYWORDS)5
PENDAHULUAN
KERANGKA DASAR TEORI6
GAMBARAN UMUM7
PEMBAHASAN8
KESIMPULAN (DAN REKOMENDASI, jika ada)
Contoh Tampilan:
4 Bisa dibuat dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.
5 Bisa dibuat dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.
6 Judulnya bisa lain asalkan membahas topik paper/permasalahan secara teoritis.
7 Judul bisa lain asalkan memuat gambaran umum.
8 Judul bisa lain asalkan isinya berupa pembahasan terhadap permasalahan. “Pembahasan” bisa
dibuat menjadi beberapa bagian; dengan demikian judul “Pembahasan” bisa diganti menjadi
beberapa judul.
Heading hierarchy
PILKADA DI KALIMANTAN TIMUR
Studi Tentang Pendiskualifikasian Calon Incumbent Dalam Pilkada
Kabupaten Bulungan
Oleh: Herman*
Abstract
This article discusses a direct election of the district head of Bulungan, East
Kalimantan, with the focus of the disqualification of the candidates by the local
elections committee although those who had been disqualified was the incumbent
district head. It is argued that due to the braveness and impartiality of the
committee to decide, the “support” of the central government to the committee’s
decision, and a relatively moderate stance of such a district head, the
disqualification was subsequently accepted by related parties. Accordingly, the
direct election went smoothly. The data presented in this article is based on the
fieldwork during the 2005 direct election in Bulungan.
Keywords: direct election, district head, elections committee, pilkada, Bulungan.
A. Pendahuluan
Sejak tumbangnya rejim otoriter Orde Baru, Indonesia melakukan
eksperimen demokrasi di berbagai level. Di tingkat nasional, pada Pemilu 1999
diintroduksi sistem multi partai untuk memperebutkan 462 kursi di DPR.
Akibatnya, ada 100 lebih partai yang mendaftar, tapi hanya 48 partai yang layak
sebagai peserta. Meskipun pelaksanaan Pemilu tahun 1999 bagi sejumlah
*Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu S
dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
Heading hierarchy
Batas
tepi kiri
penge-
tikan
(margin)
Sejajar
dgn
batas
tepi kiri
penge-
tikan
Page 34
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
kalangan sudah dilaksanakan dengan asas Luber dan Jurdil (Benedanto 1999), di
sana-sini masih dijumpai pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Dari studi yang
dilakukan oleh Alexander Irwan dan Edriana (lihat Benedanto 1999)... dan
seterusnya.
Di tingkat lokal, pada tahun 2004 Pemilihan anggota DPRD Propinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem semi langsung. Menginjak
tahun 2005 di berbagai pelosok Indonesia dilaksanakan pemilihan langsung
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat Kabupaten/Kota.
Di Kalimnatan Timur, Pilkada mulai dilaksanakan pada bulan Januari
2005 di Kabupaten Kutai Kertanegara, dan ini merupakan Pilkada yang pertama
kalinya dilaksanakan di Indonesia. Pilkada ini kemudian diikuti oleh:
1. Pilkada Kabupaten Bulungan
a. Tahap persiapan: ....
b. Tahap kampanye: …
c. Waktu pemungutan suara: 27 Juli 2004
2. Pilkada Kabupaten Berau.
3. Pilkada Kabupaten Pasir.
4. Pilkada Kota Samarinda ... dan seterusnya.
B. Kerangka Konseptual
1. Pemilihan Langsung Kepala Daerah
Para pakar ilmu politik percaya bahwa sekalipun didapati banyak
batasan mengenai terminologi demokrasi, mereka yakin bahwa doktrin dasarnya
tidak pernah berubah. Doktrin tersebut adalah adanya keikutsertaan anggota
masyarakat dalam menyusun agenda politik yang dijadikan landasan
pengambilan keputusan pemerintah (Held 1990). Karena tidak mungkin seluruh
lapisan masyarakat ikut serta secara langsung dalam penyusunan agenda politik,
maka diadakan Pemilihan Umum (Imawan 1997).
Secara garis besar, ... dan seterusnya.
2. Posisi dan Peran KPUD dalam Pilkada
Dalam Pemilu 1999, terjadinya perubahan penting dalam
penyelenggaraan Pemilu, yakni digantinya Lembaga Pemilihan Umum (LPU)
menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian salah satu yang terpenting
adalah digunakannya sistem Pemilu campuran (Proporsional dan Distrik).
Dengan sistem ini diharapkan dapat memilih para wakil rakyat yang mengakar
ke bawah, sekaligus tetap dapat mewakili seluruh wilayah Indonesia yang
jumlahnya demikian banyak dan luas (Benedanto 1999).
Bila anggota LPU... dan seterusnya.
C. Pilkada di Kaltim dan Kabupaten Bulungan
1. Pilkada di Kalimantan Timur
Kalimantan Timur terdiri dari 13 kabupaten/kota, dan sampai tulisan ini
dibuat, sudah lima kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala
Daerah secara langsung (www.kaltimpost.web.id, diakses 19 November 2005).
Secara umum, Pilkada di propinsi ini berjalan lancar … dan seterusnya.
a. Pilkada di Kaltim Yang Telah Berlangsung
Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan Pilkada adalah
Kabupaten Kutai Kartanegara... dan seterusnya.
Kera
Poi
Batas
tepi kiri
penge-
tikan
(margin)
Tidak
sejajar
dgn
batas
tepi kiri
penge-
tikan
Sejajar
dgn
batas
tepi kiri
penge-
tikan
Sejajar
dgn
batas
tepi kiri
penge-
tikan
Page 35
Bagian Ketiga: Lampi
Sumber: Herman. 2005. “Pilkada di Kalimantan Timur: Studi Tentang Pendiskualifikasian Bupati
Dalam Pilkada Kabupaten Bulungan.” Jurnal Sosial-Polítika 6(12):13-35 (diadaptasi
untuk kepentingan pembahasan sistematika dan layout karya ilmiah).
b. Pilkada di Kaltim Yang Akan Berlangsung
Pada saat tulisan ini dibuat, sebagian besar Kabupaten/Kota
belum menyelenggarakan Pilkada... dan seterusnya.
2. Pilkada di Kabupaten Bulungan
Penelitian ini dilakukan pada saat Pilkada di Kabupaten Bulugan sedang
berlangsung sehingga… dan seterusnya
D. Pendiskualifikasian Calon
1. Kronologis Pendiskualifikasian Calon
Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulungan berjalan secara
kondusif dari tahap awal hingga memasuki tahap sesi kampanye. Namun situasi
ini berubah setelah adanya pengguguran salah satu pasangan calon (Radar
Tarakan, Juni 2005). Pada tahap awal, calon yang bersaing berjumlah 5 (lima)
pasangan calon … dan seterusnya.
2. Respon Terhadap Pendiskualifikasian
Ada berbagai respon yang muncul terhadap keputusan
pendiskualifikasian tersebut, baik di kalangan masyarakat, LSM, parpol maupun
para kandidat sendiri.. dan seterusnya…..
E. Penyelesaian Masalah Pendiskualifikasian Calon
Dalam menyelesaikan masalah pendiskualifikasian calon yang sedang
menjabat (incumbent)... dan seterusnya.
F. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di depan, ada beberapa
kesimpulan yang dapat ditarik dalam kajian ini, yakni:
1. Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulungan adalah Pemilihan Kepala
Daerah yang kedua di Kalimantan Timur, yang dilaksanakan pada tanggal
27 Juni 2005. Pasangan calon… dan seterusnya.
2. Walaupun ada permasalahan-permasalahan yang timbul pasca gugurnya
salah satu calon, namun secara umum Pilkada di Kabupaten Bulungan
dapat berjalan dengan lancar… dan seterusnya.
3. Pemerintah Pusat sangat membantu KPUD dalam memberikan arahan
guna... dan seterusnya.
Daftar Pustaka
Benedanto. 1999. Pemilihan Umum 1999: Demokrasi atau Rebutan Kursi?
Jakarta: LSPP.
Imawan, Riswandha. 1997. Membedah Politik Orde Baru. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Gaffar, Afan. 2000. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
...dan seterusnya.
Points/items hierarchy
Tidak
sejajar
dgn
batas
tepi kiri
penge-
tikan
Sejajar
dgn
batas
tepi kiri
penge-
tikan
Hasil dan Pemb
Heading hierarchy
Heading hierarchy
Ha
Page 36
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 27. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang EYD
Page 2
Program S-1 Pemerintahan Integratif (PIN)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
Homepage: www.pin.or.id, Email: pin@pin.or.id
Page 3
Lampiran 1. Contoh Halaman Sampul Skripsi
PERANAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DI KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA
SAMARINDA
Oleh:
Abdul Azis
NIM : 04.46799.00094.02
PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK,
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2008
Font 16
panjang judul
Times N
F
T
U
F
B
R
Page 4
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 2. Contoh Halaman Dalam Judul Skripsi
PERANAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DI KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA
SAMARINDA
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Me
Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Pemer
Konsentrasi Pemerintahan Integrati
Jenjang Pendidikan Strata I
Oleh:
Abdul Azis
NIM : 04.46799.00094.02
PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2008
Page 5
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 3. Sistematika Pra-Proposal Skripsi
A. Untuk Penelitian Kuantitatif
JUDUL
LATAR BELAKANG MASALAH
PERUMUSAN MASALAH
ALASAN MEMILIH JUDUL
KERANGKA DASAR TEORI (ringkas, 2-4 halaman)
HIPOTESIS
DAFTAR PUSTAKA
B. Untuk Penelitian Kualitatif
JUDUL
LATAR BELAKANG MASALAH
PERUMUSAN MASALAH
ALASAN MEMILIH JUDUL
KERANGKA DASAR TEORI (ringkas, 2-4 halaman)
ARGUMEN ILMIAH
DAFTAR PUSTAKA
Page 6
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 4. Sistematika Proposal Skripsi untuk Penelitian Kuantitatif
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR (jika ada)
DAFTAR LAMPIRAN (jika ada)
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Perumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
BAB II : KERANGKA DASAR TEORI
A. Teori dan Konsep (yang mendukung variabel peneliti
1. 1...........................
2. ............................
3. .............................
4. dst........................
B. Hipotesis
C. Definisi Konsepsional
D. Definisi Operasional
E. Data Yang Diperlukan
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian
C. Populasi dan Sampel
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Alat Pengukur Data
F. Teknik Analisis Data
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Page 7
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 5. Sistematika Proposal Skripsi untuk Penelitian Kualitatif
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR (jika ada)
DAFTAR LAMPIRAN (jika ada)
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Perumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
BAB II : KERANGKA DASAR TEORI
A. Teori dan Konsep (yang mendukung variabel peneliti
1. ...........................
2. ...........................
3. ...........................
4. dst.......................
B. Definisi Konsepsional
C. Fokus Penelitian
D. Data Yang Diperlukan
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian
C. Sumber Data
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Teknik Analisis Data
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Page 8
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 6. Sistematika Hasil Penelitian untuk Penelitian Kuantitatif
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN
HALAMAN PERNYATAAN (tanpa materai)
ABSTRAK
RIWAYAT HIDUP
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Perumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
BAB II : KERANGKA DASAR TEORI
A. Teori dan Konsep (yang mendukung variabel peneliti
1. ...........................
2. ...........................
3. ...........................
4. dst......................
B. Hipotesis
C. Definisi Konsepsional
D. Definisi Operasional
E. Data Yang Diperlukan
BAB III : METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian
C. Populasi dan Sampel
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Alat Pengukur Data
F. Teknik Analisis Data
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum.
B. Karakteristik Responden (distribusi responden menu
kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dsb).
Page 9
Bagian Ketiga: Lampi
C. Analisis Variabel dan Sub-Variabel
1. Analisis Sub-Variabel
2. Analisis Variabel
D. Pengujian Hipotesis (Analisis Korelasi, Analis Regresi,
BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Page 10
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 7. Sistematika Hasil Penelitian untuk Penelitian Kualitatif
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN
HALAMAN PERNYATAAN (tanpa materai)
ABSTRAK
RIWAYAT HIDUP
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Perumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
BAB II : KERANGKA DASAR TEORI
A. Teori dan Konsep (yang mendukung variabel peneliti
1. ...........................
2. ...........................
3. ...........................
4. dst......................
B. Definisi Konsepsional
C. Fokus Penelitian
D. Data Yang Diperlukan
BAB III : METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian
C. Sumber Data
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Teknik Analisis Data
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum
1. Umum (Sejarah [jika ada], dsb)
2. Lokasi Penelitian
B. (Pembahasan hasil penelitian yang judul dan sub-judu
disesuaikan dengan fokus penelitian).
Page 11
Bagian Ketiga: Lampi
1. .........................
2. .........................
3. .........................
4. dst.....................
BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Page 12
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 8. Sistematika Skripsi untuk Penelitian Kuantitatif
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
HALAMAN PERNYATAAN
ABSTRAK
RIWAYAT HIDUP
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Perumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
BAB II : KERANGKA DASAR TEORI
A. Teori dan Konsep (yang mendukung variabel peneliti
1. ...........................
2. ...........................
3. ...........................
4. dst......................
B. Hipotesis
C. Definisi Konsepsional
D. Definisi Operasional
E. Data Yang Diperlukan
BAB III : METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian
C. Populasi dan Sampel
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Alat Pengukur Data
F. Teknik Analisis Data
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN
E. Gambaran Umum.
F. Karakteristik Responden (distribusi responden menur
kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dsb).
Page 13
Bagian Ketiga: Lampi
G. Analisis Variabel dan Sub-Variabel
3. Analisis Sub-Variabel
4. Analisis Variabel
H. Pengujian Hipotesis (Analisis Korelasi, Analis Regresi,
BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Page 14
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 9. Sistematika Skripsi untuk Penelitian Kualitatif
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
HALAMAN PERNYATAAN
ABSTRAK
RIWAYAT HIDUP
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Perumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
BAB II : KERANGKA DASAR TEORI
A. Teori dan Konsep (yang mendukung variabel peneliti
1. ...........................
2. ...........................
3. ...........................
4. dst......................
B. Definisi Konsepsional
C. Fokus Penelitian
D. Data Yang Diperlukan
BAB III : METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Tempat dan Waktu Penelitian
C. Sumber Data
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Teknik Analisis Data
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN
C. Gambaran Umum
1. Umum (Sejarah [jika ada], dsb)
2. Lokasi Penelitian
D. (Pembahasan hasil penelitian yang judul dan sub-judu
disesuaikan dengan fokus penelitian).
Page 15
Bagian Ketiga: Lampi
1. .........................
2. .........................
3. .........................
4. dst.....................
BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Page 16
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 10. Contoh Persetujuan Seminar Proposal Skripsi
PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Judul : Korelasi Antara Sosialisasi Politik Melalui Media Ma
dengan Partisipasi Politik Dalam Pemilu di Desa
Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kutai Barat
Nama : Edy Subianto
NIM : 05.47689.00077.02
Program : S1 Pemerintahan Integratif
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
Disetujui untuk Seminar Proposal Skripsi
Pembimbing I Pembim
Nama Pembimbing I Nama Pe
NIP Pembimbing I NIP Pemb
Page 17
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 11. Contoh Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
PERSETUJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN
Judul : Korelasi Antara Sosialisasi Politik Melalui Media Ma
dengan Partisipasi Politik Dalam Pemilu di Desa
Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kutai Barat
Nama : Edy Subianto
NIM : 05.47689.00077.02
Program : S1 Pemerintahan Integratif
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
Disetujui untuk Seminar Hasil Penelitian
Pembimbing I Pembim
Nama Pembimbing I Nama Pe
NIP Pembimbing I NIP Pem
Page 18
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 12. Contoh Persetujuan Ujian Pendadaran/Skripsi
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI/PENDADARAN
Judul : Korelasi Antara Sosialisasi Politik Melalui Media Ma
dengan Partisipasi Politik Dalam Pemilu di Desa
Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kutai Barat
Nama : Edy Subianto
NIM : 05.47689.00077.02
Program : S1 Pemerintahan Integratif
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
Disetujui untuk Ujian Skripsi/Pendadaran
Pembimbing I Pembim
Nama Pembimbing I Nama Pe
NIP Pembimbing I NIP Pem
Page 19
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 13. Contoh Pengesahan Skripsi
PENGESAHAN SKRIPSI
Judul : Korelasi Antara Sosialisasi Politik Melalui Media Ma
dengan Partisipasi Politik Dalam Pemilu di Desa
Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kutai Barat
Nama : Edy Subianto
NIM : 05.47689.00077.02
Program : S1 Pemerintahan Integratif
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
Menyetujui,
Pembimbing I
Nama Pembimbing I Na
NIP Pembimbing I NIP
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman
Nama Dekan
NIP Dekan
Tanggal Lulus Ujian: [cap tanggal oleh Bagian Pengajaran]
Page 20
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Materai
Rp. 6000
Lampiran 14. Contoh Halaman Pernyataan
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ad
merupakan hasil karya saya sendiri, tidak pernah diajukan oleh orang l
memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak t
karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang
tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan sumber kutipan dan d
pustakanya
Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah skrip
dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi in
digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) diba
serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Samarinda,
Penulis,
Tanda tanga
Nama Mahas
NIM Mahasis
Page 21
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 15. Contoh Abstrak (untuk Penelitian Kuantitatif)
ABSTRAK
Penelitian ini membahas sosialisasi politik melalui keluarga dan
politik dalam pemilu, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan/pe
keduanya. Hipotesis dari karya ilmiah ini adalah sosialisasi politik melal
keluarga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
politik (political preferences) warga dalam pemilu langsung 2004.
Penelitian ini dilaksanakan di Desa X Kecamatan Samarinda Utar
dengan sampel penduduk desa dimaksud yang berjumlah 93 orang.
Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara dan obse
langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisi
statistik mengunakan rumus korelasi product moment dan regresi lini
Adapun temuan dalam penelitian ini adalah, pertama, terdapat
(korelasi) yang positif dan signifikan antara sosialisasi politik melalui
dengan pilihan politik dalam pemilu langsung 2004, dengan korelasi 0,
Kedua, sosialisasi politik melalui keluarga mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap pilihan politik masyarakat dimaksud dalam pemilu
2004. Ketiga, besarnya pengaruh sosialisasi politik melalui keluarga ter
pilihan politik dalam pemilu langsung 2004 adalah 51,84 %, yang bera
sisanya yang 48,16% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-f
Kata kunci : sosialisasi politik, pilihan politik, Desa X.
Page 22
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 16. Contoh Abstrak (untuk Penelitian Kualitatif)
ABSTRAK
Penelitian ini membandingkan peran Kepala Desa dan Kepala A
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, terutama dalam mem
massanya dalam kegiatan-kegiatan di tingkat desa. Karya ilmiah ini
berargumentasi bahwa peran Kepala Adat jauh lebih besar dari Kepala
dalam memobilisasi penduduk desa.
Penelitian ini dilaksanakan di Desa X, Kecamatan Sungai Boh,
Kabupaten Malinau. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian
kepustakan, observasi, dan wawancara mendalam. Narasumber tidak
Kepala Desa dan perangkatnya serta Kepala Adat dan perangkatnya, t
penduduk desa (56 responden). Data-data yang dikumpulkan dibandi
dianalisis dengan analisis kualitatif.
Temuan dari penelitian ini adalah peran Kepala Adat dalam
menggerakkan masyarakat lebih besar dari Kapala Desa. Penelusuran l
menemukan bahwa hal ini disebabkan karena masih kuatnya adat (len
sanksi-sanksi adatnya) serta lemahnya penetrasi pemerintah Kecamat
pemerintahan desa yang dikepalai oleh Kepala Desa (karena keterpenc
geografis). Lebih banyaknya kegiatan-kegiatan adat (yang dipimpin ol
Adat) dari pada kegiatan desa biasa (yang dipimpin oleh Kepala Desa)
berperan. Temuan penting lainnya adalah, berbeda dengan persepsi u
mana di tingkat desa hanya ada sistem pemerintahan desa yang dike
Kepala Desa, di Desa X ternyata juga terdapat sistem pemerintahan di
desa yang dikepalai oleh Kepala Adat, yakni sistem pemerintahan adat
Kata kunci: adat, mobilisasi massa, Kepala Adat, Kepala Desa, Desa X.
.
Ju
ini
Page 23
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 17. Contoh Daftar Isi
DAFTAR ISI
JUDUL ............................................................................................................
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ................................................. ii
PENGESAHAN SKRIPSI .............................................................................. iii
ABSTRAK ...................................................................................................... iv
RIWAYAT HIDUP ......................................................................................... v
KATA PENGANTAR .................................................................................... vi
DAFTAR ISI ................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... ix
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................ 1
B. .................................................................................................. 3
C. dst ............................................................................................ 4
BAB II KERANGKA DASAR TEORI
A. Teori dan konsep ..................................................................... 5
1. .............................................................................................
2. .............................................................................................
B. .................................................................................................. 12
C. dst............................................................................................. 21
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian ........................................................................ 25
B. .................................................................................................. 30
C. dst............................................................................................. 40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum .................................................................... 45
B. .................................................................................................. 51
1. .............................................................................................. 53
2. .............................................................................................. 60
C. dst............................................................................................. 68
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .............................................................................. 70
B. Rekomendasi ........................................................................... 72
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 74
LAMPIRAN ..................................................................................................... 79
Page 24
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 18. Contoh Daftar Tabel
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Kantor Bandiklat Berdasarkan Umur ........... 29
Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Kantor Bandiklat Berdasarkan Golongan .... 3
Tabel 3.3 ……………………………………………………………….. …
Tabel 4.1 ……………………………………………………………….. …
Tabel 4.2 ……………………………………………………………….. …
Tabel 4.3 ……………………………………………………………….. …
Tabel 4.4 ……………………………………………………………….. …
Tabel 4.5 ……………………………………………………………….. …
Tabel 4.6 ……………………………………………………………….. …
Tabel 4.7 ……………………………………………………………….. …
Tabel 4.8 dst ...
Page 25
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 19. Contoh Daftar Gambar
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Tiga Komponen Utama Demokrasi .................................... 12
Gambar 2.2 Alur Arus Informasi Politik ................................................ 16
Gambar 3.1 …………………………………………………………….. ...
Gambar 3.2 …………………………………………………………….. ...
Gambar 3.3 …………………………………………………………….. ...
Gambar 4.1 …………………………………………………………….. ...
Gambar 4.2 …………………………………………………………….. ...
Gambar 4.2 dst ...
Page 26
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 20. Contoh Daftar Lampiran
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Peta Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat
Lampiran 2 Peta Desa Besiq, Kecamatan Damai
Lampiran 3 …..
Lampiran 4 …..
Lampiran 5 …..
Lampiran 6 …..
Lampiran 7 …..
Lampiran 8 …..
Lampiran 9 dst …
Page 27
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 21. Contoh Tabel
Gambar 2.1
Jumlah Penduduk Desa Sumber Makmur Menurut Jenis Pekerja
dan Pendapatan per Bulan
No. Jenis Pekerjaan Jumlah
(jiwa)
Prosentase
(%)
1. Tani 890 73,31
2. Buruh 46 …
3. PNS … …
4. TNI/Polisi … …
5. Karyawan … …
6. Wiraswasta … …
7 Lain-lain … …
Jumlah 1214 100
Sumber: Monografi Desa Sumber Sari (2002).
Font 10, Times
New Roman
Angka selain mata
uang: rata tengah.
Teks: rata kiri
(kecuali judul
kolom &
“Jumlah” yang
rata tengah)
Page 28
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 22. Contoh Gambar (Bagan)
Gambar 2.1
Tiga Komponen Utama Demokrasi
Sumber: Streeten (2002).
Pemilu Luber & Jurdil
Tertib Konstitusi Perlindun
Font 10, Times New
Roman
Page 29
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 23. Contoh Gambar (Peta)
Gambar 4.3
Peta Propinsi Derah Pemilihan Penajam Paser Utara
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Pusat (2004).
Font 10, Times New
Roman
Page 30
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 24. Contoh Daftar Pustaka
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrachman, H., and Wentzel, Sondra. 1997. Konsep Untuk Menyeles
Masalah Status Tanah Mayarakat di Kawasan Hutan pada Are
dan HPHTI di Propinsi Kalimantan Timur. Samarinda: SFMF-GTZ
Achdiati S, Y. 1988. Zaman Kutai Purba. Seri Penerbitan Sejarah Perada
Manusia. Jakarta: Gita Karya.
ADB. 2002. Indigenous Peoples/Ethnic Minorities and Poverty Reducti
Indonesia. Manila: Asian Development Bank (ADB).
Amal, Ichlasul. 1992. Regional and Central Government in Indonesian P
West Sumatra and South Sulawesi 1949-1979. Yogyakarta: G
Mada University Press.
Bertrand, Jacques. 2002. “National Models”, Ethnonationalist Violence a
Democratic Consolidation: An Analysis of Three Ethnonation
movements in Indonesia. Paper for delivery at the 2002 Ann
of the American Political Science Association, August 29-Sept
2002. Toronto (Canada): Department of Political Science, Uni
Toronto.
Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Kalimantan Tengah. 199
Great Dayak To Kaharingan in Mid-Kalimantan. Palangka Raya,
August.
Boileau, Julian M. 1983. Golkar: Functional Group Politics in Indonesia.
Jakarta: CSIS.
Gaffar, Afan. 1992. Javanese Voters: A Case Study of Election Under A
Hegemonic Party System. Yogyakarta: Gadjahmada Universit
_____. 1999. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Geertz, Clifford. 1996. “Primordial Ties.” Dalam Hutchinson, John, and S
Anthony D. Ethnicity. Oxford, New York: Oxford University P
Page 31
Bagian Ketiga: Lampi
Heroepoetri, Arimbi. 2001. Tiada Tempat Bagi Rakyat: Wewenang Pen
Sumber Daya Alam Dalam UU Otonomi Daerah. Yogyakarta: P
Kreasi Wacana.
Dokumen-Dokumen:
Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kutai. 1982. Buku Lampiran
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1982 di Kabupaten
Tenggarong.
_____. Buku Lampiran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1997 d
Kabupaten Kutai. Tenggarong.
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 089 Tahun 2006 Tentang Retribu
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tent
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemeri
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Ata
No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah..
Majalah/Koran:
Darmadi, Yusril. 2000. “Menjelajah Tafsir Sejarah” [Review buku:
Penjelasan Sejarah]. Tempo, 30 Maret.
Syamsuddin, Amir. 2008. “Penemuan Hukum ataukah Perilaku ’Chaos’?”
Kompas, 4 Januari.
Sumber Internet:
Levy, Marc. 2000. Environemental Scarcity and Violent Conflict: A Deba
http://wwics.si.edu/organiza/affil/WWICS/PROGRAMS/DIS/E
report2/ debate.htm (diakses 4 Juli 2002).
Lips, Brad. nd. Regulation: The New Disguised of the Predatory State.
Northwestern University State. www.Free-Thinking.com (di
Februari 2001).
Page 32
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 25. Sistematika Paper/Makalah dengan Format Umum
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
BAB II : KERANGKA DASAR TEORI1
A. ..............
B. ..............
C. ..............
D. dst..........
BAB III : GAMBARAN UMUM2
BAB IV : PEMBAHASAN3
BAB V : KESIMPULAN (DAN REKOMENDASI, jika ada)
1 Judulnya bisa lain asalkan membahas topik paper/permasalahan secara teoritis.
2 Judul bisa lain asalkan membahas gambaran umum.
3 Judul bisa lain asalkan isinya pembahasan terhadap permasalahan. “Pembahasan” bisa
dibuat/dipecah menjadi beberapa Bab (spt Bab V, Bab VI, dsb).
Page 33
Bagian Ketiga: Lampi
Lampiran 26. Sistematika Paper/Makalah dengan Format Jurnal Ilmiah
JUDUL
PENGARANG
ABSTRAK (ABSTRACT)4
KATA KUNCI (KEYWORDS)5
PENDAHULUAN
KERANGKA DASAR TEORI6
GAMBARAN UMUM7
PEMBAHASAN8
KESIMPULAN (DAN REKOMENDASI, jika ada)
Contoh Tampilan:
4 Bisa dibuat dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.
5 Bisa dibuat dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.
6 Judulnya bisa lain asalkan membahas topik paper/permasalahan secara teoritis.
7 Judul bisa lain asalkan memuat gambaran umum.
8 Judul bisa lain asalkan isinya berupa pembahasan terhadap permasalahan. “Pembahasan” bisa
dibuat menjadi beberapa bagian; dengan demikian judul “Pembahasan” bisa diganti menjadi
beberapa judul.
Heading hierarchy
PILKADA DI KALIMANTAN TIMUR
Studi Tentang Pendiskualifikasian Calon Incumbent Dalam Pilkada
Kabupaten Bulungan
Oleh: Herman*
Abstract
This article discusses a direct election of the district head of Bulungan, East
Kalimantan, with the focus of the disqualification of the candidates by the local
elections committee although those who had been disqualified was the incumbent
district head. It is argued that due to the braveness and impartiality of the
committee to decide, the “support” of the central government to the committee’s
decision, and a relatively moderate stance of such a district head, the
disqualification was subsequently accepted by related parties. Accordingly, the
direct election went smoothly. The data presented in this article is based on the
fieldwork during the 2005 direct election in Bulungan.
Keywords: direct election, district head, elections committee, pilkada, Bulungan.
A. Pendahuluan
Sejak tumbangnya rejim otoriter Orde Baru, Indonesia melakukan
eksperimen demokrasi di berbagai level. Di tingkat nasional, pada Pemilu 1999
diintroduksi sistem multi partai untuk memperebutkan 462 kursi di DPR.
Akibatnya, ada 100 lebih partai yang mendaftar, tapi hanya 48 partai yang layak
sebagai peserta. Meskipun pelaksanaan Pemilu tahun 1999 bagi sejumlah
*Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu S
dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
Heading hierarchy
Batas
tepi kiri
penge-
tikan
(margin)
Sejajar
dgn
batas
tepi kiri
penge-
tikan
Page 34
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
kalangan sudah dilaksanakan dengan asas Luber dan Jurdil (Benedanto 1999), di
sana-sini masih dijumpai pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Dari studi yang
dilakukan oleh Alexander Irwan dan Edriana (lihat Benedanto 1999)... dan
seterusnya.
Di tingkat lokal, pada tahun 2004 Pemilihan anggota DPRD Propinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem semi langsung. Menginjak
tahun 2005 di berbagai pelosok Indonesia dilaksanakan pemilihan langsung
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat Kabupaten/Kota.
Di Kalimnatan Timur, Pilkada mulai dilaksanakan pada bulan Januari
2005 di Kabupaten Kutai Kertanegara, dan ini merupakan Pilkada yang pertama
kalinya dilaksanakan di Indonesia. Pilkada ini kemudian diikuti oleh:
1. Pilkada Kabupaten Bulungan
a. Tahap persiapan: ....
b. Tahap kampanye: …
c. Waktu pemungutan suara: 27 Juli 2004
2. Pilkada Kabupaten Berau.
3. Pilkada Kabupaten Pasir.
4. Pilkada Kota Samarinda ... dan seterusnya.
B. Kerangka Konseptual
1. Pemilihan Langsung Kepala Daerah
Para pakar ilmu politik percaya bahwa sekalipun didapati banyak
batasan mengenai terminologi demokrasi, mereka yakin bahwa doktrin dasarnya
tidak pernah berubah. Doktrin tersebut adalah adanya keikutsertaan anggota
masyarakat dalam menyusun agenda politik yang dijadikan landasan
pengambilan keputusan pemerintah (Held 1990). Karena tidak mungkin seluruh
lapisan masyarakat ikut serta secara langsung dalam penyusunan agenda politik,
maka diadakan Pemilihan Umum (Imawan 1997).
Secara garis besar, ... dan seterusnya.
2. Posisi dan Peran KPUD dalam Pilkada
Dalam Pemilu 1999, terjadinya perubahan penting dalam
penyelenggaraan Pemilu, yakni digantinya Lembaga Pemilihan Umum (LPU)
menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian salah satu yang terpenting
adalah digunakannya sistem Pemilu campuran (Proporsional dan Distrik).
Dengan sistem ini diharapkan dapat memilih para wakil rakyat yang mengakar
ke bawah, sekaligus tetap dapat mewakili seluruh wilayah Indonesia yang
jumlahnya demikian banyak dan luas (Benedanto 1999).
Bila anggota LPU... dan seterusnya.
C. Pilkada di Kaltim dan Kabupaten Bulungan
1. Pilkada di Kalimantan Timur
Kalimantan Timur terdiri dari 13 kabupaten/kota, dan sampai tulisan ini
dibuat, sudah lima kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala
Daerah secara langsung (www.kaltimpost.web.id, diakses 19 November 2005).
Secara umum, Pilkada di propinsi ini berjalan lancar … dan seterusnya.
a. Pilkada di Kaltim Yang Telah Berlangsung
Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan Pilkada adalah
Kabupaten Kutai Kartanegara... dan seterusnya.
Kera
Poi
Batas
tepi kiri
penge-
tikan
(margin)
Tidak
sejajar
dgn
batas
tepi kiri
penge-
tikan
Sejajar
dgn
batas
tepi kiri
penge-
tikan
Sejajar
dgn
batas
tepi kiri
penge-
tikan
Page 35
Bagian Ketiga: Lampi
Sumber: Herman. 2005. “Pilkada di Kalimantan Timur: Studi Tentang Pendiskualifikasian Bupati
Dalam Pilkada Kabupaten Bulungan.” Jurnal Sosial-Polítika 6(12):13-35 (diadaptasi
untuk kepentingan pembahasan sistematika dan layout karya ilmiah).
b. Pilkada di Kaltim Yang Akan Berlangsung
Pada saat tulisan ini dibuat, sebagian besar Kabupaten/Kota
belum menyelenggarakan Pilkada... dan seterusnya.
2. Pilkada di Kabupaten Bulungan
Penelitian ini dilakukan pada saat Pilkada di Kabupaten Bulugan sedang
berlangsung sehingga… dan seterusnya
D. Pendiskualifikasian Calon
1. Kronologis Pendiskualifikasian Calon
Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulungan berjalan secara
kondusif dari tahap awal hingga memasuki tahap sesi kampanye. Namun situasi
ini berubah setelah adanya pengguguran salah satu pasangan calon (Radar
Tarakan, Juni 2005). Pada tahap awal, calon yang bersaing berjumlah 5 (lima)
pasangan calon … dan seterusnya.
2. Respon Terhadap Pendiskualifikasian
Ada berbagai respon yang muncul terhadap keputusan
pendiskualifikasian tersebut, baik di kalangan masyarakat, LSM, parpol maupun
para kandidat sendiri.. dan seterusnya…..
E. Penyelesaian Masalah Pendiskualifikasian Calon
Dalam menyelesaikan masalah pendiskualifikasian calon yang sedang
menjabat (incumbent)... dan seterusnya.
F. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di depan, ada beberapa
kesimpulan yang dapat ditarik dalam kajian ini, yakni:
1. Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulungan adalah Pemilihan Kepala
Daerah yang kedua di Kalimantan Timur, yang dilaksanakan pada tanggal
27 Juni 2005. Pasangan calon… dan seterusnya.
2. Walaupun ada permasalahan-permasalahan yang timbul pasca gugurnya
salah satu calon, namun secara umum Pilkada di Kabupaten Bulungan
dapat berjalan dengan lancar… dan seterusnya.
3. Pemerintah Pusat sangat membantu KPUD dalam memberikan arahan
guna... dan seterusnya.
Daftar Pustaka
Benedanto. 1999. Pemilihan Umum 1999: Demokrasi atau Rebutan Kursi?
Jakarta: LSPP.
Imawan, Riswandha. 1997. Membedah Politik Orde Baru. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Gaffar, Afan. 2000. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
...dan seterusnya.
Points/items hierarchy
Tidak
sejajar
dgn
batas
tepi kiri
penge-
tikan
Sejajar
dgn
batas
tepi kiri
penge-
tikan
Hasil dan Pemb
Heading hierarchy
Heading hierarchy
Ha
Page 36
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi, PIN, 2008.
Lampiran 27. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang EYD
Proposal
PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA
YANG DISEMPURNAKAN
I. Pemakaian Huruf
A. Huruf Abjad
Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri
yang berikut. Nama tiap huruf disertakan di sebelahnya.
Huruf Nama Huruf Nama Hu
Aa a J j je S s
B b be K k ka T t
C c ce L l el U u
D d de M m em V v
E e e N n en W
F f ef O o o X x
G g ge P p pe Y y
H h ha Q q ki Z z
I i i R r er
B. Huruf Vokal
Huruf yang melamban
YANG DISEMPURNAKAN
I. Pemakaian Huruf
A. Huruf Abjad
Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri
yang berikut. Nama tiap huruf disertakan di sebelahnya.
Huruf Nama Huruf Nama Hu
Aa a J j je S s
B b be K k ka T t
C c ce L l el U u
D d de M m em V v
E e e N n en W
F f ef O o o X x
G g ge P p pe Y y
H h ha Q q ki Z z
I i i R r er
B. Huruf Vokal
Huruf yang melamban
Langganan:
Komentar (Atom)